Kembali Diperpanjang, PSBB Proporsional Di Bodebek Berlangsung 4 Pekan

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar, Daud Achmad/Istimewa

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil telah mengeluarkan keputusan tentang perpanjangan status tanggap darurat bencana nonalam pandemi Covid-19 di Provinsi Jawa Barat. Keputusan Gubernur (Kepgub) Jabar Nomor 443/Kep.290-Hukham/2020 tersebut ditandatangani Ridwan Kamil pada Kamis kemarin (4/6).

Selain itu, Ridwan Kamil juga mengeluarkan Kepgub Jabar Nomor 443/Kep.304-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara proporsional di daerah Bodebek (Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi).

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar, Daud Achmad mengatakan, pemberlakuan PSBB secara proporsional di kawasan Bodebek berlaku selama 28 hari atau empat pekan. Terhitung dari Jumat (5/6) hingga Kamis (2/7).

“Pemberlakuan PSBB secara proporsional akan disesuaikan dengan kewaspadaan daerah di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan dalam bentuk Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM). Juga diselaraskan dengan kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang mulai memasuki PSBB transisi sepanjang bulan Juni,” ucap Daud, Jumat (5/6).

Dengan keluarnya keputusan tersebut, kata Daud, warga Bodebek wajib mematuhi semua ketentuan dan peraturan PSBB secara proporsional, dan konsisten menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari memakai masker, disiplin menjaga jarak, sampai rajin cuci tangan dengan sabun.

“Kunci keberhasilan PSBB secara proporsional di kawasan Bodebek adalah kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi segala peraturan dan menerapkan protokol kesehatan. Dengan begitu, mata rantai penularan Covid-19 bisa diputus,” imbuhnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Daud menambahkan, Gubernur Ridwan Kamil pun menerbitkan Surat Edaran tentang Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 kepada bupati/walikota di Jabar.

Dalam SE tersebut, Gubernur Jabar meminta bupati/walikota untuk menetapkan status PSBB secara proporsional sesuai level kewaspadaan tiap kecamatan, desa, dan kelurahan, dalam bentuk PSBM. Kemudian, dalam rangka persiapan AKB, bupati/walikota harus mengutamakan kelonggaran terhadap aktivitas ibadah.

“Bupati/walikota diminta mewajibkan pelaku usaha dan setiap kegiatan yang ada untuk melaksanakan protokol kesehatan, dan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Itu harus disertai dengan surat pernyataan kesanggupan kepada bupati/walikota,” katanya.

Menurutnya, bupati/walikota pun diminta konsisten dan menegakkan sanksi selama PSBB secara proporsional berlangsung, bekerja sama dengan TNI/Polri di daerahnya. Sebab, PSBB secara proporsional menjadi persiapan pelaksanaan AKB.

“Pemerintah kabupaten/kota diminta mengajukan pencabutan PSBB dan mengajukan permohonan penerapan AKB ke Menteri Kesehatan melalui gubernur. Itu juga harus disertai dengan kajian dan pernyataan kesiapan mengendalikan dan mengamankan pelaksanaan AKB. Jika belum memperoleh persetujuan Menteri Kesehatan, daerah bersangkutan tetap melaksanakan PSBB secara proporsional,” tandasnya.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Negara yang Ditakuti Yahudi di Timur Tengah Cuman Dua, Iran dan Turki

Rabu, 16 September 2020
Video

Orang Yahudi Bikin Terowongan untuk Beribadah di Bawah Masjid Al-Aqsa

Rabu, 16 September 2020

Artikel Lainnya

Jabar Perketat AKB, Tak Ada Lagi Basa-basi Untuk Pelanggar Protokol Kesehatan
Nusantara

Jabar Perketat AKB, Tak Ada ..

19 September 2020 02:16
Tingkatkan Pemahaman Penanganan Tanggap Darurat, PMI Cirebon Beri Pelatihan Bagi Masyarakat
Nusantara

Tingkatkan Pemahaman Penanga..

18 September 2020 21:54
Tidak Patut Dicontoh, Oknum Anggota FKDM Paksa Makan Di Tempat  Secara Arogan
Nusantara

Tidak Patut Dicontoh, Oknum ..

18 September 2020 20:37
Berkas Lengkap, Hendi-Ita Siap Lawan Kotak Kosong Di Pilwakot Semarang
Nusantara

Berkas Lengkap, Hendi-Ita Si..

18 September 2020 19:40
Cegah Klaster Perkantoran, Perusahaan Diminta Laporkan Kasus Positif Covid-19 Di Lingkungan Kerja
Nusantara

Cegah Klaster Perkantoran, P..

18 September 2020 19:20
Pemerintah Sudah Siapkan Teknis Pemindahan Dana Taperum PNS, Tapera 2021 Siap Beroperasi
Nusantara

Pemerintah Sudah Siapkan Tek..

18 September 2020 19:02
Dari 'Warga Miskin Amerika' Hingga Jadi Istri Gubernur, Kunci Atalia Kamil: Bersyukur
Nusantara

Dari 'Warga Miskin Amerika' ..

18 September 2020 16:11
Bareng Deddy Corbuzier Dan Ryan D'Masiv, MRT Jakarta Sosialisasi Gerakan Peduli 3M
Nusantara

Bareng Deddy Corbuzier Dan R..

18 September 2020 15:27