Angka Reproduksi Covid-19 Di Wilayah Bogor Berada Di Bawah Satu, Bima Arya Semangat Lanjutkan PSBB Transisi

Walikota Bogor Bima Arya mengingatkan meskipun telah membaik, namun masih dianggap belum aman. Sehingga masyarakat harus tetap waspada dan berhati-hati. Penanganan pun harus lebih maksimal, karena masih terlihat beberapa pelanggaran.

"Hasil pengamatan di lapangan masih banyak yang perlu dimaksimakan. Toko makanan sudah buka, tempat makan juga buka sudah buka, tempat ibadah juga sudah mulai membuka aktivitasnya kembali. Namun, masih banyak pelanggaran di sana sini, dan tidak memenuhi protokoler kesehatan,"  ujar Bima Arya dalam siaran "youtube live" di Balai Kota Bogor, kemarin sore, Kamis (4/6), usai memimpin rapat evaluasi penerapan PSBB transisi.

Hal ini juga yang menjadi salah satu pertimbangan pihaknya bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bogor untuk memutuskan memperpanjang penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi di Kota Bogor selama satu bulan ke depan.

“Kami menyepakati melanjutkan penerapan PSBB proporsional di masa transisi ini,” kata Bima Arya.

Pada penerapan perpanjangan PSBB transisi selama sebulan ke depan, pihaknya bersama Forkopimda Kota Bogor sepakat untuk meningkatkan pengawasan.

"Tiga hal yang harus terus disosialisasikan dan diedukasi kepada warga yakni, pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan," katanya. Siaran Live You Tube ini juga ia unggah pada akun Instagramnya, @bimaaryasugiarto, Kamis (4/6).

Data kasus positif Covid-19 selama dua pekan terakhir juga sudah menunjukkan melandai, meskipun pada Selasa (2/6) dan Kamis hari ini ada penambahan kasus positif lagi, terang Bima Arya.

Bima Arya juga menguraikan tren laju orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), maupun kasus positif, yang juga sudah menunjukkan hasil baik.

Ia pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh warga Bogor yang telah mendukung upaya pemerintah setempat dengan mematuhi penerapan protokol kesehatan dan PSBB, juga berterima kasih kepada Forkopimda, aparat di wilayah, maupun semua pihak yang terlibat.