Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian, mengatakan hal yang paling dikhawatirkan jika terjadi kelengahan maka apa yang telah dijalankan selama berminggu-minggu harus diulang dari awal lagi dan penutupan atau pembatasan harus dilakukan lagi. Ini tentu akan mengecewakan semua pihak yang telah bekerja keras, termasuk masyarakat itu sendiri.
"Kegiatan ekonomi mulai bergulir, tapi tentu saja harus diikuti dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Karena begitu ada celah, kelengahan, bisa terjadi penyebaran kasus baru, sehingga kita harus menutup kembali," katanya dalam acara diskusi online (webinar) yang diselenggarakan oleh Indonesian Public Institute (IPI), Kamis (4/6).
"Kan kita tidak mau, masyarakat sudah berbulan-bukan di rumah, kemudian karena lengah, ditutup lagi. Kan enggak mau," ujarnya.
Hingga saat ini Jokowi beserta jajaran pemerintahannya masih terus mengkaji. Karena kekhawatiran akan adanya lonjakan baru kasus positif Covid-19 memang tidak bisa dihindari. Beberapa negara yang telah membuka kunciannya terpaksa harus kembali memberlakukan penguncian karena munculnya lonjakan baru yang disebabkan ketidakdisiplinan waganya.
"Ini kekhawatiran, makanya Presiden perintahkan, sektor-sektor mana yang lebih dahulu dibuka. Hanya sektor-sektor yang risikonya kecil dibanding sektor lain," ujar Donny.
Itu sebabnya mengapa Jokowi memerintahkan agar mengkaji pembukaan sekolah-seolah dengan lebih matang. Penerapan normal baru di sektor pendidikan harus melalui kajian yang tidak sembarangan, alasannya anak-anak memiliki daya imun yang belum terbentuk dan mudah tertular.
"Karena anak kecil itu kan imunitasnya belum terbentuk secara kuat, sehingga bisa terjadi penularan," kata Donny.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Penerapan normal baru harus dilakukan dengan ketat dan hati-hati agar tidak menimbulkan penyebaran baru virus corona. Untuk itu pemerintah terus mematangkan kesiapan penerapannya, sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi). 
