Ribuan Keluarga Di Kudus Terima Bansos Ganda

Temuan tersebut berdasarkan hasil monitoring distribusi bansos yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah dalam beberapa waktu terakhir.

Kepala Inspektorat Kudus, Adhi Harjono mengatakan, jika diprosentase, dobel penerima bansos Covid-19 di Kudus mencapai 3 persen atau dinominalkan sekitar 2 ribu lebih penerima bansos.

"Itu temuan BPKP. Selama monitoring distribusi bansos, Inspektorat mendampingi BPKP dalam mengecek langsung di lapangan. Bahkan, pengecekan juga dilakukan dengan mendatangi langsung penerima secara sampling,” kata Adhi Harjono, dilansir dari Kantor Berita RMOLJateng, Kamis (4/6).

Menurut Adhi, dari total 123 desa di Kudus, terdapat 79 desa yang dikunjungi untuk proses monitoring.

"Kita juga cek secara langsung penerima yang dobel dan ternyata memang benar. Karena memang ada banyak bansos baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten hingga desa,” katanya.

Dobel penerima bisa terjadi pada berbagai jenis bansos yang sudah diberikan pemerintah. Mulai dari PKH, BPNT, Bansos Provinsi, JPS Kabupaten hingga BLT DD.  

Penerima yang diketahui menerima bansos dobel tersebut langsung dilakukan ditindaklanjuti dengan penandatanganan berita acara agar bansos yang bersangkutan dialihkan ke yang berhak.

"Terutama untuk JPS Kabupaten dan BLT DD, kami langsung minta agar ada pengalihan dengan menandatangani berita acara,” ungkapnya.

Disinggung sanksi yang diberikan, kata dia, monitoring tersebut sifatnya adalah pencegahan. Ada konsekuensi hukum yang bisa ditanggung jika hasil rekomendasi yang disampaikan tidak ditindaklanjuti.

"Ini jadi bahan evaluasi. Semoga untuk penyaluran berikutnya lebih baik lagi,” tandasnya.