Rencana Pembentukan Holding BUMN Pangan Diharapkan Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional

Rencana tersebut, disusun untuk mendorong terbentuknya rantai industri pangan perusahaan BUMN yang terkonsolidasi dari hulu sampai hilir.

Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah mendukung rencana tersebut sebagai bentuk komitmen negara untuk memenuhi hak pangan setiap warga.

"Inisiatif (holding BUMN pangan) secara prinsip bagus, artinya negara menunjukan komitmen yang kuat untuk memenuhi hak pangan setiap warga negara dan salah satunya intrumenya melalui BUMN,” kata Said Abdullah dalam keterangannya, Kamis (4/6)

Menurut Said, pembentukan holding BUMN pangan diharapkan mampu mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. Sehingga, persoalan pangan lebih terkontrol dan bisa meningkatkan produksi serta impor pangan dari luar negeri bisa ditekan.

“Semoga dengan adanya penggabungan ini jadi lebih manageable, lalu produksi lebih baik, sehingga kita tidak perlu banyak impor dari luar harapannya kan itu,” ujarnya.

Dengan rencana penggabungan itu, Said memberikan catatan agar dalam operasionalisasi usaha pangan ke depan harus dilakukan bersama rakyat dan petani.

“Produk yang dihasilkan itu harusnya tidak ekslusif, artinya bisa dijangkau oleh semua kalangan, tentu saja dari situ juga ada proses distribusi yang adil,” ungkapnya.

Lanjut Said, ketika klaster pangan sudah terbentuk, terkait produksinya, BUMN juga harus adil dalam konteks membagi keuntungan kepada petani.

“Berproses, berproduksi tidak boleh merugikan petani. Saya kira itu rambu-rambu yang harusnya jadi prasarat kalau memang mau kesana,” kata Said.

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB) Mohammad Firdaus mengatakan tujuan membentuk holding BUMN pangan untuk menjamin distribusi pangan yang selama ini dikuasai oleh perusahaan swasta yang tidak bisa dikontrol oleh pemerintah.

“Dengan adanya holding pangan ini, maka distribusi pangan itu bisa diatur sedemikian rupa sehingga misalkan pada saat tertentu pasokan dipasar kurang itu bisa diintervensi,” tutur Firdaus.

Agar dapat mengintervensi pasar, pemerintah harus menguasai minimal 40 persen dari barang konsumsi pangan. Sebab, selama ini bulog hanya menguasai 10 persen saja.

“Kalau kurang dari 40 persen kurang efektif, holding pangan itu sebetulnya lebih kepada untuk mengatur distirbusi atau logistik pangan saja," pungkasnya.