Galang Ribuan Dukungan, Eks Staf Ahli Panglima TNI: Sultan Ruslan Buton Mewakili Hati Nurani Rakyat Yang Sedang Prihatin

Ruslan Buton/Net

Mayjen TNI Purn Deddy S Budiman, mantan Staf Ahli Panglima TNI telah menggalangkan ribuan dukungan untuk membebaskan Kapten (Purn) Ruslan Buton yang menjadi tersangka dugaan penyebaran berita bohong.

Dukungan yang ia berhasil kumpulkan berasal dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat, advokat, pakar maupun purnawirawan TNI.

Diantaranya 8 organisasi masyarakat (ormas), 36 advokat dan pakar, 636 masyarakat dan Purnawirawan TNI dan 402 purnawirawan mantan pejuang Yonif 315/Garuda yang mendukung dibebaskannya Ruslan Buton dari perkara hukum yang ditangani Polri.

Mayjen TNI Purn Deddy membeberkan alasannya memberikan dukungan terhadap Ruslan Buton.

Menurut Deddy, di dada Ruslan Buton masih mengalir darah semangat Prajurit Sapta Marya dan Sumpah Prajurit untuk membela kejujuran, kebenaran, keadilan dan untuk setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

"Sultan Ruslan Buton adalah pejuang militan, pejuang tak kenal menyerah, pejuang yang tulus ikhlas dan cinta peduli tanah air sesuai dengan UUD 1945 dan sesuai perintah Allah SWT untuk melakukan amar maruf nahi munkar dengan membela kejujuran, kebenaran dan keadilan guna mewujudkan NKRI yang merdeka, bersatu adil dan makmur," ucap Mayjen Deddy kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (3/6).

Selain itu kata Deddy, saran dan pendapat yang diutarakan Ruslan merupakan hal yang dilindungi oleh UUD 1945.

"Sultan Ruslan Buton mewakili hati nurani rakyat yang sedang prihatin tentang kondisi politik, ekonomi, keamanan dan keselamatan bangsa serta keutuhan NKRI," kata Deddy.

Bahkan kata Deddy, Ruslan merupakan anak bangsa yang cinta tanah air dan mewakili masyarakat khususnya masyarakat Trimatra yang beranggotakan kurang lebih 700 orang yang tersebar di seluruh Indonesia yang sedang berpartisipasi aktif membangun NKRI dengan menegakkan UUD 1945 dan menegakkan perintah Allah SWT melalui kritik membangun.

"Dalam iklim demokrasi yang berdasarkan Pancasila, pertanyaannya kepada Sultan Ruslan Buton menyampaikan saran dan pendapat di kriminalisasi?" tanyanya.

Tak hanya itu, Deddy pun mengingatkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin untuk tetap paham terhadap sumpah Presiden dan Wakil Presiden.

Sumpah Presiden dan Wakil Presiden tersebut berbunyi "Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa".

" Untuk keselamatan dan keutuhan NKRI, kami menyarankan Sultan Ruslan Buton untuk segera dibebaskan," tegas Deddy.

Kolom Komentar


Video

Sebelum Mbak You, Arief Poyuono Sudah Ramalkan Kalabendu

Jumat, 15 Januari 2021
Video

BINCANG SEHAT • Memandang Pandemi Dari Kacamata Relawan

Jumat, 15 Januari 2021
Video

RMOL World View • Menjaga Gawang Pertahanan Indonesia

Senin, 18 Januari 2021

Artikel Lainnya

Melonguane Diguncang Gempa Magnitudo 7,1, Terasa Hingga Halmahera Utara
Nusantara

Melonguane Diguncang Gempa M..

21 Januari 2021 19:53
Gibran-Teguh Resmi Pimpin Kota Solo
Nusantara

Gibran-Teguh Resmi Pimpin Ko..

21 Januari 2021 19:42
Pedagang Sapi Mogok Massal, Wagub Banten Lemparkan Ke Pemerintah Pusat
Nusantara

Pedagang Sapi Mogok Massal, ..

21 Januari 2021 19:23
Begini Penjelasan Rumah Pompa Banjir Jakarta Yang Diduga Disabotase
Nusantara

Begini Penjelasan Rumah Pomp..

21 Januari 2021 19:11
Banjir Bandang Paniai, Prajurit TNI Diinstruksikan Turun Membantu Masyarakat
Nusantara

Banjir Bandang Paniai, Praju..

21 Januari 2021 19:06
Berjibaku Dengan Banjir, PLN Berhasil Nyalakan Listrik Di Kawasan Terdampak Banjir Di Kalbar
Nusantara

Berjibaku Dengan Banjir, PLN..

21 Januari 2021 18:42
Mamuju Dan Majene Berangsur Pulih Pasca Gempa M 6,2
Nusantara

Mamuju Dan Majene Berangsur ..

21 Januari 2021 18:12
Demo Kementerian LHK Dan KPK, Massa Desak Kasus Perambahan Hutan Sumut Dituntaskan
Nusantara

Demo Kementerian LHK Dan KPK..

21 Januari 2021 17:31