Camat, Lurah, Hingga Petugas Dishub Kecewa Jadi Bagian ASN DKI Yang Kena Pemangkasan Tunjangan

Ilustrasi ASN Peprov DKI jakarta/Net

Pemangkasan tunjangan hingga 50 persen membuat sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta meradang.

Terutama para camat, lurah, petugas Dishub di lokasi check point, petugas input SIKM, Bappeda, dan Sekretariat DPRD.

Mereka menganggap Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rasionalisasi Penghasilan PNS dalam Rangka Penanganan Covid-19, tidak adil.

Pasalnya, mereka tidak termasuk jenis pekerjaan yang dikecualikan dari pemotongan tunjangan. Padahal selama pandemik Covid-19, para ASN itu bekerja siang malam. Bahkan ikut berada di garda depan.

Dalam Pergub No 49 Tahun 2020, ASN yang tidak dipotong tunjangannya adalah tenaga kesehatan dan penunjang kesehatan yang langsung menangani Covid-19, petugas pemulasaraan jenazah dengan prosedur Covid-19, petugas pengelola data informasi epidemiologis, serta petugas yang terlibat langsung dalam penanganan pandemik Corona.

Pergub No 40 juga mengatur soal penundaan pembayaran TKD ASN DKI sebesar 25 persen. Insentif pemungutan pajak daerah juga ditunda sebesar 25 persen dari insentif yang diterima.

Pemangkasan dan penundaan tunjangan berlangsung dari April-Desember 2020. Berdasarkan ketentuan tersebut, penghasilan yang dibayarkan hanya sebesar 50 persen dari tunjangan ASN DKI.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, menilai Pergub No 49 Tahun 2020 secara tidak langsung menguntungkan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang berjumlah 69 personel.

Karena honor TGUPP tidak ikutan dipangkas seperti yang dirasakan para ASN. Malahan seluruh anggota TGUPP juga memperoleh THR dengan nilai satu bulan gaji.

Honor 69 anggota TGUPP sendiri jumlahnya bervariasi. Mulai dari Rp 8,010 juta hingga Rp 51,570 juta per bulan.

"Seharusnya honor TGUPP ikutan dipotong. Caranya dengan merevisi Pergub No 49 Tahun 2020," kata Mujiyono saat dihubungi Kantor Berita RMOLJakarta, Sabtu (30/5).

Bukan cuma itu, politikus Demokrat ini juga kembali mempersoalkan dana operasional TGUPP yang masuk dalam pos anggaran Bappeda DKI Jakarta.

"Waktu pembahasan APBD 2020, Komisi A merekomendasikan anggaran TGUPP nol rupiah. Kalau mau pakai TGUPP silakan menggunakan dana operasional gubernur. Tapi pas rapat Banggar rekomendasi dimentahkan," ujar Mujiyono.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Negara yang Ditakuti Yahudi di Timur Tengah Cuman Dua, Iran dan Turki

Rabu, 16 September 2020
Video

Orang Yahudi Bikin Terowongan untuk Beribadah di Bawah Masjid Al-Aqsa

Rabu, 16 September 2020

Artikel Lainnya

Tingkatkan Pemahaman Penanganan Tanggap Darurat, PMI Cirebon Beri Pelatihan Bagi Masyarakat
Nusantara

Tingkatkan Pemahaman Penanga..

18 September 2020 21:54
Tidak Patut Dicontoh, Oknum Anggota FKDM Paksa Makan Di Tempat  Secara Arogan
Nusantara

Tidak Patut Dicontoh, Oknum ..

18 September 2020 20:37
Berkas Lengkap, Hendi-Ita Siap Lawan Kotak Kosong Di Pilwakot Semarang
Nusantara

Berkas Lengkap, Hendi-Ita Si..

18 September 2020 19:40
Cegah Klaster Perkantoran, Perusahaan Diminta Laporkan Kasus Positif Covid-19 Di Lingkungan Kerja
Nusantara

Cegah Klaster Perkantoran, P..

18 September 2020 19:20
Pemerintah Sudah Siapkan Teknis Pemindahan Dana Taperum PNS, Tapera 2021 Siap Beroperasi
Nusantara

Pemerintah Sudah Siapkan Tek..

18 September 2020 19:02
Dari 'Warga Miskin Amerika' Hingga Jadi Istri Gubernur, Kunci Atalia Kamil: Bersyukur
Nusantara

Dari 'Warga Miskin Amerika' ..

18 September 2020 16:11
Bareng Deddy Corbuzier Dan Ryan D'Masiv, MRT Jakarta Sosialisasi Gerakan Peduli 3M
Nusantara

Bareng Deddy Corbuzier Dan R..

18 September 2020 15:27
Konferensi Besar GP Ansor Di Sulut Dibuka Presiden, Gubernur Olly Sampaikan Pentingnya Kerukunan Dan Sinergisitas
Nusantara

Konferensi Besar GP Ansor Di..

18 September 2020 15:25