“Dewan pimpinan sudah menyampaikan (kepada pemerintah), karena ada dialog termasuk dengan gugus tugas. Bahwa pikiran kita, disampaikan dan tersampaikan dan ada komunikasi,†ujar Din saat jumpa media secara virtual usai rapat pleno, Rabu (20/5).
Atas pertemuan tersebut, Din Syamsudddin berbaik sangka pemerintah akan menaruh perhatian pada masukan dari ulama Indonesia agar dapat menjadi rujukan kebijakan pemerintah.
“Kita berkhusnudzon, pemerintah juga memperhatikan, mempertimbangkan, mendengar suara ulama, dalam pengambilan keputusan selalu dirujuk misal fatwa MUI, ulama, MUI, Wantim memberikan saran dan kritik tadi kita adalah kewajiban ulama,†paparnya.
Pihaknya meminta, agar seluruh pejabat tidak memiliki perbedaan pendapat dalam mengambil suatu kebijakan yang dapat menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat dan upaya percepatan penanganan Covid-19 akan terhambat.
“Yang utama, agar pemerintah tadi bersatu padu terus konsisten, jangan ada perbedaan pendapat, di antara elemen-elemen, pejabat-pejabat pemerintah itu sendiri. Karena itu akan membawa kerusakan, kelemahan, dalam upaya kita bersama mengatasi Covid-19,†tutupnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: