Ombudsman Aceh: Peran Kepala Daerah Terlalu Dominan

Kepala Ombudsman Aceh, Taqwaddin/RMOLAceh

Kepala Ombudsman Aceh, Taqwaddin, menilai kasus perpecahan kepala daerah dan wakilnya disebabkan minimnya komitmen kedua pihak untuk memperkuat stabilitas pemerintahan.

Hal ini, kata Taqwaddin, karena hubungan keduanya yang dibangun menjelang pemilihan kepala daerah, punya motivasi yang berbeda.

“Saat bertemu, kedua pasangan hanya fokus kepada kemenangan. Sehingga saat tujuan itu dicapai, mereka asyik dengan timnya sendiri,” kata Taqwaddin, Rabu (20/5), dikutip Kantor Berita RMOLAceh.

Setelah menang dan menjadi penguasa daerah, masing-masing pasangan mengikutsertakan tim suksesnya dalam penyelengaraan pemerintahan. Taqwaddin menilai hal ini dapat memicu disharmoni bila keduanya tidak membuat batasan dan komitmen di awal membangun koalisi.

“Sehingga sering kita dengar bahwa kepala daerah memanfaatkan hanya orang-orangnya saja dalam banyak posisi pemerintahan, dan mengabaikan orangnya wakil kepala daerah,” ucap Taqwaddin.

Taqwaddin juga menilai kekuasaan kepada daerah terlalu dominan. Bupati atau Walikota menguasai segala lini pemerintahan. Dia mengurus semua SKPD atau OPD (organisasi pemerintah daerah), dan tidak melibatkan wakil bupati atau wakil walikota.

Begitu pula dalam hal penempatan pejabat dan pengambilan keputusan. Wakil kepala tidak dilibatkan dan tidak diikutsertakan dalam penyelenggaraan pemerintah.

Padahal secara undang-undang, seperti dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh, diatur pembagian tugas antara gubernur dengan wakil gubernur. Begitu juga pembagian tugas antara bupati dengan wakil bupati.

UUPA menyebut tugas wakil bupati membantu bupati dalam hal pelaksanaan syariat Islam, pengawasan aparatur, pemberdayaan perempuan dan pemuda, pemberdayaan adat, pengembangan kebudayaan, pelestarian lingkungan hidup, evaluasi pemerintahan kecamatan, mukim, dan gampong, dan pelaksaaan tugas lainnya apabila bupati berhalangan.

Sehingga, seharusnya, semua OPD terkait yang ditentukan dalam Pasal 45 UUPA menjadi urusan dan kewenangan wakil bupati.

Saat ini, menurut data yang dihimpun Ombudsman Aceh, beberapa kepala daerah dan wakilnya yang mengalami disharmoni adalah Aceh Barat, Aceh Besar, dan Aceh Tengah. Dan semua kasus berujung damai.

Untuk diketahui, pada Pilkada 2014, tingkat pecah kongsi pasangan pemenang Pilkada mencapai 95 persen.

Menurut Taqwaddin, angka ini, secara politik dan pemerintahan, sangat memprihatikan. Hal ini lantas dijadikan alasan sejumlah pihak membuka wacana untuk mengembalikan pemilihan seperti masa Orde Baru.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Negara yang Ditakuti Yahudi di Timur Tengah Cuman Dua, Iran dan Turki

Rabu, 16 September 2020
Video

Orang Yahudi Bikin Terowongan untuk Beribadah di Bawah Masjid Al-Aqsa

Rabu, 16 September 2020

Artikel Lainnya

Tingkatkan Pemahaman Penanganan Tanggap Darurat, PMI Cirebon Beri Pelatihan Bagi Masyarakat
Nusantara

Tingkatkan Pemahaman Penanga..

18 September 2020 21:54
Tidak Patut Dicontoh, Oknum Anggota FKDM Paksa Makan Di Tempat  Secara Arogan
Nusantara

Tidak Patut Dicontoh, Oknum ..

18 September 2020 20:37
Berkas Lengkap, Hendi-Ita Siap Lawan Kotak Kosong Di Pilwakot Semarang
Nusantara

Berkas Lengkap, Hendi-Ita Si..

18 September 2020 19:40
Cegah Klaster Perkantoran, Perusahaan Diminta Laporkan Kasus Positif Covid-19 Di Lingkungan Kerja
Nusantara

Cegah Klaster Perkantoran, P..

18 September 2020 19:20
Pemerintah Sudah Siapkan Teknis Pemindahan Dana Taperum PNS, Tapera 2021 Siap Beroperasi
Nusantara

Pemerintah Sudah Siapkan Tek..

18 September 2020 19:02
Dari 'Warga Miskin Amerika' Hingga Jadi Istri Gubernur, Kunci Atalia Kamil: Bersyukur
Nusantara

Dari 'Warga Miskin Amerika' ..

18 September 2020 16:11
Bareng Deddy Corbuzier Dan Ryan D'Masiv, MRT Jakarta Sosialisasi Gerakan Peduli 3M
Nusantara

Bareng Deddy Corbuzier Dan R..

18 September 2020 15:27
Konferensi Besar GP Ansor Di Sulut Dibuka Presiden, Gubernur Olly Sampaikan Pentingnya Kerukunan Dan Sinergisitas
Nusantara

Konferensi Besar GP Ansor Di..

18 September 2020 15:25