Staf Ahli Menkeu: Kelas III Tetap Bayar Rp 25.500, Selisih Rp 16.500 Dibayarkan Pemerintah Sebagai Subsidi

Ilustrasi/Net

Data pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan BPJS Kesehatan masih memiliki utang klaim jatuh tempo ke rumah sakit senilai Rp 4,4 triliun berdasarkan klaim yang diajukan hingga 13 Mei 2020.

Staf Ahli Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa, putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan kenaikan iuran beberapa waktu lalu turut berpengaruh terhadap klaim jatuh tempo ke rumah sakit.

Putusan MA 7/P/HUM/2020 membatalkan kenaikan iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja (BP).

“Dengan putusan MA itu kami lihat kondisi BPJS Kesehatan sampai 13 Mei 2020 masih ada utang klaim jatuh tempo Rp 4,4 triliun. BPJS perlu ada perbaikan untuk mengatasi defisit,” ujar Kunta dalam konferensi pers virtual di YouTube Kementerian Keuangan.

Kunta memerinci untuk klaim yang belum jatuh tempo sebesar Rp 1,03 triliun, dengan status sudah diverifikasi namun belum mencapai 15 hari sejak dokumen yang diterima lengkap. Sedangkan untuk klaim yang sudah dibayar kepada faskes sejak 2018 senilai Rp 192,54 miliar.

Kunta mengatakan, putusan MA yang membatalkan pasal 34 terkait kenaikan iuran BPJS yang sebenarnya sudah berlaku sejak Januari 2020, berdampak pada kondisi keuangan Dana Jaminan Sosial Kesehatan 2020 yang dipekirakan akan kembali mengalami peningkatan defisit.

Bahkan, pada 2021 DJS Kesehatan akan mengalami defisit yang semakin lebar dan untuk memitigasi pelebaran deifsit itu diperlukan perbaikan. Putusan MA telah mempercepat terjadinya defisit  Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang semula diperkirakan mulai 2024, maju menjadi 2022.

Untuk mengatasi defisit yang semakin dalam, maka dilakukan penyesuaian tarif melalui Perpres 64/2020 dengan besaran kelas I Rp 150 ribu, kelas II Rp 100 ribu, dan kelas III sebesar Rp 42 ribu.

Namun, pada 2020, peserta kelas III hanya membayar Rp 25.500 dengan selisih Rp 16.500 akan dibayarkan pemerintah sebagai bentuk subsidi iuran.

Sedangkan pada 2021, peserta kelas III akan membayar Rp 35 ribu dengan sisanya Rp 7 ribu dibayar pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bantuan iuran.
EDITOR: RENI ERINA

Kolom Komentar


Video

Negara yang Ditakuti Yahudi di Timur Tengah Cuman Dua, Iran dan Turki

Rabu, 16 September 2020
Video

Orang Yahudi Bikin Terowongan untuk Beribadah di Bawah Masjid Al-Aqsa

Rabu, 16 September 2020

Artikel Lainnya

Tingkatkan Pemahaman Penanganan Tanggap Darurat, PMI Cirebon Beri Pelatihan Bagi Masyarakat
Nusantara

Tingkatkan Pemahaman Penanga..

18 September 2020 21:54
Tidak Patut Dicontoh, Oknum Anggota FKDM Paksa Makan Di Tempat  Secara Arogan
Nusantara

Tidak Patut Dicontoh, Oknum ..

18 September 2020 20:37
Berkas Lengkap, Hendi-Ita Siap Lawan Kotak Kosong Di Pilwakot Semarang
Nusantara

Berkas Lengkap, Hendi-Ita Si..

18 September 2020 19:40
Cegah Klaster Perkantoran, Perusahaan Diminta Laporkan Kasus Positif Covid-19 Di Lingkungan Kerja
Nusantara

Cegah Klaster Perkantoran, P..

18 September 2020 19:20
Pemerintah Sudah Siapkan Teknis Pemindahan Dana Taperum PNS, Tapera 2021 Siap Beroperasi
Nusantara

Pemerintah Sudah Siapkan Tek..

18 September 2020 19:02
Dari 'Warga Miskin Amerika' Hingga Jadi Istri Gubernur, Kunci Atalia Kamil: Bersyukur
Nusantara

Dari 'Warga Miskin Amerika' ..

18 September 2020 16:11
Bareng Deddy Corbuzier Dan Ryan D'Masiv, MRT Jakarta Sosialisasi Gerakan Peduli 3M
Nusantara

Bareng Deddy Corbuzier Dan R..

18 September 2020 15:27
Konferensi Besar GP Ansor Di Sulut Dibuka Presiden, Gubernur Olly Sampaikan Pentingnya Kerukunan Dan Sinergisitas
Nusantara

Konferensi Besar GP Ansor Di..

18 September 2020 15:25