"Dampak dari PSBB sangat meluas baik sektor perekonomian ataupun sektor lainnya. Tetapi PSBB tidak membuahkan hasil melainkan malah menambah masyarakat yang positif Covid-19," kata Ketua Umum HMI Cabang Cirebon, Bambang Hermanto HS dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/5).
Ia mengatakan, anggaran penanganan Covid-19 kabupaten Cirebon sebesar Rp 121 miliar bukanlah jumlah yang sedikit. Namun penanganan yang dilakukan pemerintah kabupaten Cirebon belum begitu maksimal. Hal itu dibuktikan dengan semakin bertambah jumlah yang positif corona.
"Kami perlu ingatkan kepada pemerintah Kabupaten Cirebon bahwa dalam penggunaan anggaran dana penanggulangan Covid-19 ini harus tepat guna dan tepat sasaran, agar tidak disalahgunakan," ujarnya.
Oleh karena itu, kata Bambang, pemerintah kabupaten Cirebon harus mengacu pada 8 poin peringatan KPK mengenai pemerintah pusat dan Pemda terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
"Di antaranya tidak melakukan persekongkolan atau kolusi dengan penyedia barang atau jasa, maupun tidak ada niatan jahat dalam kondisi darurat (merugikan negara) untuk menghindari praktik-praktik korupsi baru dengan adanya pandemik ini," sambungnya.
"Saya pikir jumlahnya (anggaran) tidak sedikit juga. Jadi saya harap ketika pemerintah benar-benar dan sungguh-sungguh memerangi Covid-19, harusnya tidak hanya 1.000 yang akan di test dengan metode PCR atau Swab, melainkan harus lebih dari angka itu agar lebih akurat," ucapnya.
Selain itu, ia juga berharap KPK turut mengawasi penggunaan anggaran Covid-19 di daerah, termasuk di Cirebon, Jawa Barat.
"Saya berharap KPK, BPK maupun lembaga hukum lainnya agar secara aktif mengawasi penggunaan anggaran yang jumlahnya tidak sedikit," tandasnya.
Berdasarkan pemaparan Dinkes Kabupaten Cirebon, saat ini masih ada satu pasien positif yang dirawat di ruang isolasi rumah sakit.
"Dari total kasus yang terkonfirmasi positif sebanyak delapan orang. Rinciannya, lima orang sembuh, dua meninggal dunia, dan satu masih menjalani perawatan," tutur Kadinkes Kabupaten Cirebon, Enni Suhaeni.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Cirebon sejak 6 Mei lalu dikritik karena dinilai tak efektif menghalau kasus virus corona baru (Covid-19). 
BERITA TERKAIT: