Menanggapi keluhan itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik meminta Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mempercepat pendistribusian. Sebab, masalah ini menyangkut masalah perut rakyat.
"Ini urusannya soal perut rakyat. Bansos harus diberikan secepatnya," ujarnya pada wartawan, Rabu (13/5).
Ketua Gerindra DKI itu menjelaskan bahwa berdasarkan data yang ada di Pemda DKI, jumlah bansos yang diberikan untuk warga Warakas seharusnya 7.023 KK. Namun belakangan angka tersebut berubah dan menurun drastis.
"Warga pun akhirnya mengembalikan karena tidak sesuai dengan data yang ada," jelas Taufik.
Di tempat terpisah, Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Warakas, Zaenal Arifin, mengatakan bansos dari Pemprov DKI Jakarta lebih tepat sasaran dibandingkan bantuan dari Kemensos.
“Tahapan bantuan Presiden melalui Kementerian Sosial itu yang kita permasalahkan. Pada saat ini (jumlahnya) hanya muncul angka sembilan (KK),†ungkap Zaenal.
LMK Warakas pun telah berusaha melaporkan ke Sudin Sosial Jakarta Utara, Dinas Sosial DKI Jakarta, dan Kemensos RI. Namun hingga saat ini belum ada jawaban yang memuaskan mengapa hanya ada sembilan KK saja yang tercatat sebagai penerima bansos sembako dari Kemensos.
“Jangan kami dong yang dikorbankan. Kami meminta garansi dari pemerintah DKI hak kami pada tahapan pertama," kata Zaenal.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: