Inilah yang kemudian memicu protes dari sejumlah warga Desa Getasrabi, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus. Warga menuding data penerima BLT Dana semrawut.
Sebab banyak warga yang dinilai layak mendapatkan BLT Dana Desa yang besarnya Rp 600 ribu per bulan, ternyata malah tidak terdaftar dalam data penerima.
Salah seorang warga Desa Getasrabi, Achmad Fatkhul Aziz mengatakan, ada 50 nama di RW 5 yang sangat terdampak pandemik Covid-19 yang telah diusulkan pengurus RW. Namun mayoritas dicoret oleh pemerintah desa dari daftar penerima.
Padahal mereka rata-rata bekerja sebagai kuli dan tukang batu yang pulang dari perantauan dan menganggur seiring pandemik Covid-19 ini.
"Dari 50 nama yang diusulkan hanya 16 nama yang disetujui. Makanya pengurus RW melayangkan protes ke pemdes," kata Achmad Fatkhul Aziz, Rabu (13/5), dikutip
Kantor Berita RMOLJateng.
Menurut Aziz, dari sisi jumlah, jatah Dana Desa di Getasrabi yang dialokasikan untuk BLT, masih jauh dari ketentuan yaitu sebesar 35 persen. Sehingga otomatis jumlah penerima juga lebih sedikit.
Pihaknya menduga, Kades sengaja tidak mau mengalokasikan Dana Desa untuk Covid-19 agar proyek desa bisa tetap jalan.
Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Getasrabi, H Badrus mengatakan, penetapan daftar penerima BLT Dana Desa di wilayahnya sudah dilaksanakan melalui musyawarah desa.
Badrus mengakui, jumlah usulan penerima yang diajukan pengurus RW memang banyak yang tidak disetujui karena keterbatasan anggaran yang ada. Selain itu, juga ada pertimbangan kondisi ekonomi warga yang bersangkutan berdasarkan verifikasi yang dilakukan.
"Jadi, saat kami menetapkan data penerima, kami juga verifikasi ke pengurus RT dan RW yang bersangkutan terkait kondisi riil di lapangan. Khusus di RW 5, daftar warga yang dicoret dari data penerima, secara kondisi ekonomi masih dirasa setara dengan warga lain yang tidak mendapatkan bantuan," katanya.
Sehingga, atas berbagai pertimbangan, jumlah usulan yang diajukan pun dirasionalisasi.
"Kami sengaja menghemat anggaran desa, karena pandemik bisa lama terjadi. Jadi, bukan persoalan khawatir proyek desa tidak jalan,†tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Kisruh dan semrawutnya bantuan sosial seolah tak mau kalah dengan penyebaran virus corona. Dari mulai wilayah di sekitaran ibukota hingga jauh ke pelosok pedesaan mengalami hal yang sama: data penerima dianggap tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. 
BERITA TERKAIT: