Tiga ABK Dilarung Ke Laut, GP Ansor: Pemerintah Harus Perkuat ABK Indonesia

Ketua GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas meminta pemerintah Indonesia memperkuat perlindungan kepada ABK dan pekerja rentan lainnya.

“Salah satunya dengan segera meratifikasi instrumen internasional seperti Konvensi ILO No. 188 mengenai pekerjaan dalam penangkapan ikan (work in fishing),” ujar Gus Yaqut lewat siaran persnya, Kamis (7/5).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menuntut kepada Dalian, perusahaan yang mempekerjakan para ABK tersebut meminta maaf secara terbuka kepada korban dan masyarakat Indonesia.

Perusahaan asal China itu juga diminta memenuhi hak-hak pekerja dan mengganti semua pelanggaran yang telah dilakukan perusahaan kepada ABK dan para ahli warisnya.

“GP Ansor juga meminta Kementerian Luar Negeri, BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak terkait lainnya untuk memberikan perlindungan maksimal kepada ke-14 ABK selama masa karantina hingga proses pemulangan ke Tanah Air. Pemerintah Indonesia juga harus mengupayakan hak-hak ABK yang meninggal dunia secara maksimal untuk diterimakan kepada ahli warisnya,” jelasnya.

Pihaknya juga mengutuk keras dugaan kasus human trafficking atau tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap 18 anak buah kapal (ABK) asal Indonesia yang bekerja di Kapal China bernama Longxing.

“Tragedi kemanusiaan yang menimpa 18 ABK asal Indonesia tersebut adalah bentuk perbudakan modern (modern slavery) dan diduga keras telah terjadi TPPO. Hal ini tampak jelas dari cara perusahaan menangani ABK yang sedang sakit hingga penguburannya yang tidak manusiawi dengan cara melarung ke laut. Ini tindakan biadab, sebab itu kami mengutuk keras,” tandasnya.