Bansos Tak Sesuai Data RT, Saiful Anam: Pemerintah Pusat Lecehkan Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19

Hal itu disampaikan oleh pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam yang miris setelah mendengar banyaknya kepala daerah hingga ke tingkat RT mengeluh lantaran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat tidak sesuai dengan data yang diajukan.

Saiful meyakini, pemerintah pusat tidak memiliki data yang pasti terhadap masyarakat miskin maupun masyarakat yang terdampak Covid-19.

"Data bansos pemerintah amburadul, angka pasti tidak ada, akhirnya masyarakat suruh mendaftar," ucap Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (4/5).

Sehingga kata Saiful, masyarakat yang di suruh mendaftar sendiri menurutnya merupakan suatu pelecehan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

"Ini kan sama halnya melecehkan masyarakat miskin terdampak Covid-19," tegas Saiful.

Selain itu kata Saiful, pemerintah pusat pun juga seakan-akan tidak percaya dengan pemerintah daerah lantaran pendataan penerima bansos masih cenderung sentralistik.

"Selain itu pendataan bansos cenderung sentralistik, pemerintah pusat seakan tidak percaya kepada pemda untuk melakukan pendataan, atau memang bansos diberikan seminimal mungkin kepada masyarakat karena takut pemerintah rugi?. Kalau masih berfikir demikian sangat parah sekali," kata Saiful.

Seharusnya kata Saiful, pemerintah pusat menyerahkan data sepenuhnya kepada pemerintah daerah masing-masing agar data penerima bansos akurat.

"Mestinya data diserahkan ke daerah masing-masing, sehingga tingkat kevalidannya dapat terkoreksi dengan baik," pungkas Saiful.