Menanggapi rencana tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah tidak terburu-buru menerapkan relaksasi PSBB itu. Ia memahami keluhan yang ada di masyarakat, tetapi langkah pencegahan penularan virus harus total dilakukan.
"Memang benar semua orang merasakan tidak nyaman karena terus berdiam di rumah. Namun, demi kesehatan dan keselamatan banyak orang, relaksasi PSBB hendaknya tidak perlu terburu-buru. Sebelum kecepatan penularan Covid-19 bisa dikendalikan dengan pembatasan sosial, relaksasi PSBB sebaiknya jangan dulu dilakukan," ungkap Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Minggu (3/4)
Bamsoet menyinggung angka kasus di beberapa wilayah yang terbilang tinggi, terutama di Jakarta yang merupakan episentrum Covid-19. Sehingga ia mengimbau agar tetap konsisten dan tidak terburu-buru melakukan relaksasi PSBB.
"Terbanyak di Jakarta dengan 4.397 pasien. Sedangkan Jawa Barat dan Jawa Timur di urutan berikutnya masing-masing mencatatkan jumlah 1.000 pasien lebih," tuturnya.
"Demikian juga dengan Jawa Barat dan Jawa Timur. Apalagi PSBB Jawa Barat baru diterapkan pada 6 Mei 2020 mendatang," lanjut Bamsoet.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md melalui akun Instagramnya, mengemukakan pemerintah menampung keluhan masyarakat yang tidak dapat melakukan aktivitas dengan bebas saat pembatasan sosial. Keluhan itu bisa saja berbuntut stress dan membuat imun menurun.
"Kita tahu ada keluhan, sulit berbelanja, dan sebagainya, sulit mencari nafkah dan sebagainya. Kita sudah sedang memikirkan apa yang disebut relaksasi PSBB," kata Mahfud saat siaran langsung Instagram-nya, @mohmahfudmd.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Penerapan PSBB yang berlaku di beberapa wilayah di Indonesia mulai membuat masyarakat tidak nyaman. Hal ini terlihat dari banyaknya keluhan dan kritikan di media sosial. Pemerintah pun mulai mengkaji untuk membuat relaksasi PSBB. 
.jpeg)