Dibahas Saja Belum, Terlalu Berlebihan Menyimpulkan RUU Minerba Cacat Hukum

AA LaNyalla Mahmud Mattalitti/Net

Anggapan Koalisi Masyarakat Peduli Minerba (KMPM) bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) adalah cacat hukum, dianggap terlalu berlebihan. Pasalnya, hingga hari ini pembahasan tingkat pertama belum pernah dilakukan.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu (8/4).

Bahkan, jelas LaNyalla, pemerintah menunda agenda pembahasan tersebut, karena semua pihak masih fokus kepada penanganan wabah Covid-19 di Indonesia.

"Menteri ESDM sudah menyampaikan penundaan pembahasan. Bahkan di suratnya tertanggal 3 April 2020, disebut sampai batas waktu yang belum ditentukan. Jadi darimana dianggap cacat hukum. Dibahas saja belum. Faktanya memang ditunda kan," ungkap LaNyalla.

Disinggung mengenai tidak dilibatkannya DPD dalam pembahasan RUU tersebut, LaNyalla menyatakan tidak benar DPD tidak dilibatkan. Sebab pimpinan DPR sudah bersurat ke DPD terkait hal itu.

Tugas DPD melalui alat kelengkapan terkait yang membidangi Minerba, selain menyusun dan membahas DIM, juga nanti akan terlibat di fase pembahasan tingkat pertama.

"Tapi sekali lagi saya sampaikan, ini kan ditunda. Dan para Senator masih di daerah masing-masing untuk bekerja bersama pemerintah daerah dalam penanggulangan wabah Covid-19. Dan sekarang Wakil Ketua III DPD RI Pak Sultan Baktiar Najamuddin sudah melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan terkait mengenai hal teknis. Sebagai langkah menyiapkan apabila pembahasan RUU tersebut dilanjutkan," tandas LaNyalla.

Dihubungi terpisah, Sultan Baktiar Najamuddin menyatakan dirinya akan berkoordinasi dengan pimpinan DPR terkait hal itu. Mengingat amanat konstitusi di UUD NRI 1945 pasal 22D ayat (1) dan (2) yang memberi kewenangan kepada DPD untuk ikut membahas. Serta mengacu kepada putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 serta UU MD3.

"Semua yang berkaitan dengan daerah, dalam hal ini sumber daya alam, DPD pasti mengambil peran," ujar Sultan seraya akan mengecek progres yang telah dikerjakan oleh alat kelengkapan terkait di DPD.

Kolom Komentar


Video

Viral Tenaga Medis Keluar Dengan APD Lengkap Sambil Teriak "Kami Capek, Kami Capek"

Jumat, 22 Mei 2020
Video

Habib Umar Assegaf dan Satpol PP Asmadi Saling Memaafkan

Sabtu, 23 Mei 2020
Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Pesawat Pakistan di Pemukiman Padat Penduduk

Sabtu, 23 Mei 2020

Artikel Lainnya

Selama PSBB Diterapkan, 60 Persen Warga Jakarta Tetap Di Rumah
Nusantara

Selama PSBB Diterapkan, 60 P..

25 Mei 2020 18:54
Hingga Lebaran Kemarin, Jalan Tol Trans Sumatera Dipadati 310 Ribu Kendaraan
Nusantara

Hingga Lebaran Kemarin, Jala..

25 Mei 2020 18:29
Imbau Pemudik Tak Kembali ke Jakarta: Kita Tidak Ingin Kerja Keras Batal Karena Muncul Gelombang Baru Covid-19
Nusantara

Imbau Pemudik Tak Kembali ke..

25 Mei 2020 17:27
Doni Monardo: Minggu Terakhir Ini Beberapa Daerah Grafik Positifnya Penurunan
Nusantara

Doni Monardo: Minggu Terakhi..

25 Mei 2020 16:40
Kasus Corona Pada H +1 Lebaran Capai 22.750 Orang, Sembuh 5.642 Pasien dan Meninggal 1.391 Orang
Nusantara

Kasus Corona Pada H +1 Lebar..

25 Mei 2020 16:28
Tanpa Alasan Jelas, Sebuah Rumah Isolasi Covid-19 Dibubarkan Anggota DPRD Secara Arogan
Nusantara

Tanpa Alasan Jelas, Sebuah R..

25 Mei 2020 15:52
Tenaga Kesehatan Terjangkit Covid-19 Meningkat, RS Unair Siapkan Tempat Isolasi Mandiri
Nusantara

Tenaga Kesehatan Terjangkit ..

25 Mei 2020 15:49
Bantah Wacana Impor, Kementan Pastikan Produksi Pertanian Melimpah Selama Masa Pandemik Covid-19
Nusantara

Bantah Wacana Impor, Kementa..

25 Mei 2020 14:55