Jawa Timur Alokasikan Anggaran Sebesar Rp 2,384 Triliun Untuk Penanganan Covid-19

Khofifah Indar Parawansa/Net

Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran APBD untuk penanganan Covid-19.

Total, ada sebanyak Rp 2,384 triliun yang sudah disiapkan Pemprov Jatim hasil dari refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan dan penanggulangan bencana non alam virus corona.

Dana tersebut akan digunakan untuk seluruh kegiatan penanganan Covid-19 di Jatim. Mulai promotif dan preventif, kuratif, tracing, hingga penanganan dampak sosial ekonomi.

Alokasi anggaran Rp 2,384 triliun untuk penanganan Covid-19 di Jatim ini setara dengan 6,8 persen dari total APBD Jatim tahun 2020.

"Pemprov saat ini mengalokasikan Rp 2,384 trilliun untuk penanganan Covid-19 baik untuk promotif preventif, kuratif, tracing hingga penanganan dampak sosial ekonomi. Angka alokasi anggaran ini setara dengan 6,8 persen dari APBD kita," terang Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dalam jumpa pers, Jumat sore (3/4).

Menurutnya, jika refocusing kegiatan dan realokasi anggaran ini diikuti juga di tingkat kabupaten dan kota oleh para bupati dan walikota guna kepentingan penanganan Covid-19, maka diyakini akan memberikan bantalan sosial  yang kuat untuk Jatim.

"Kalau mereka bisa mengalokasikan anggaran yang sama sebesar 6 hingga 7 persen dari APBD untuk penanganan Covid-19, maka ini akan memberikan bantalan yang kuat untuk ekonomi masyarakat Jatim," tegas Khofifah.

Terlebih saat ini juga sudah ada arahan pemerintah pusat dimana menjadi kewajiban bagi pemda untuk melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19.

Lebih lanjut wanita yang juga mantan Menteri Sosial ini menyontohkan, anggaran tersebut salah satunya akan digunakan untuk memberikan bantalan sosial guna mengatasi dampak sosial ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19.

Masyarakat yang terdampak secara sosial ekonomi akan diberikan bantuan sosial baik berupa sembako maupun juga uang tunai.

Dikatakan Khofifah bahwa Pemprov Jatim sudah melakukan perhitungan bagi masyarakat yang nanti akan mendapatkan bantuan  sosial.

Dasar penerima bantuan sosial ini adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pasalnya, Pemprov Jatim telah melakukan sinkronisasi, masyarakat yang tidak terdata di DTKS dan tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat akan dibantu melalui program bantalan sosial dari pemprov. Jika masih ada yang belum tersisir maka diharapkan pemerintah kabupaten/kota akan melapisi sehingga lebih merata.

Karena pada dasarnya, intervensi pemerintah pusat baik yang berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun dalam bentuk PKH, berbasis pada mereka yang masuk dalam DTKS.

"Hari ini kita temukan fenomena baru, bahwa mereka yang di kepulauan tidak bisa menjual ikan hasil tangkapannya. Padahal mereka tidak masuk dalam DTKS," kata Khofifah.

Maka rencananya, Pemprov Jatim akan mengcover masyarakat di kepulauan tersebut dan menyentuhnya dengan bantalan sosial.

Selain itu juga para driver ojek online yang mereka tidak masuk di DTKS sehingga tidak tercover bantuan dari pemerintah pusat juga akan menjadi sasaran penerima bantalan sosial.

Kemudian, masyarakat yang merantau dan mudik karena tidak mendapatkan penghasilan yang sifatnya harian dan tidak masuk dalam DTKS juga akan diberikan bantalan sosial dari Pemprov Jatim.

"Sesuai hitungan yang ada, masyarakat di pedesaan yang terdampak ada sebanyak 4,73 juta KK. Akan tetapi yang masuk dalam DTKS hanya sebanyak 3,73 juta KK. Berarti ada 1 juta KK yang kira-kira di luar DKTS," tegas Khofifah.

Kemudian yang ada di kawasan perkotaan, yang artinya masuk dalam sektor non agro tercatat ada 3,8 juta KK yang terdampak Covid-19.

Dari jumlah 3,8 juta KK tersebut yang sudah masuk dalam DTKS ada sebanyak 1 juta KK. Artinya ada sebanyak 2,8 juta KK yang belum masuk di DTKS.

"Ini yang tadi kami bahas intervensi dari pemerintah pusat dilengkapi dengan intervensi dari pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/ kota. Jadi pemerintah pusat telah menambah dari 2,8 juta KK ditambah 1,040 juta untuk BPNT. Nah, pemprov akan menambahkan dengan bantalan sosial, baik bagi mereka yang sudah dapat dari BPNT maupun yang belum mendapatkan itu," tutur Khofifah.

Kolom Komentar


Video

Pesan Anies Baswedan Untuk ASN: Tetap Tangguh Meski TKD Berkurang

Jumat, 29 Mei 2020
Video

Ini kronologi Dua Mobil PCR untuk Surabaya Diserobot Pemprov Jatim

Jumat, 29 Mei 2020

Artikel Lainnya

Gubernur Khofifah Beri Kuota Khusus PPDB SMA Untuk Anak Tenaga Medis
Nusantara

Gubernur Khofifah Beri Kuota..

31 Mei 2020 09:28
Perhatikan Masyarakat Terdampak Covid-9, GAMKI Dirikan Dapur Umum Dan Bagikan Ratusan Nasi Bungkus
Nusantara

Perhatikan Masyarakat Terdam..

31 Mei 2020 04:34
Tingkat Kematian Akibat Covid-19 Di Muaratara Rendah, Gubernur Sumsel Beri Apresiasi
Nusantara

Tingkat Kematian Akibat Covi..

31 Mei 2020 04:14
Camat, Lurah, Hingga Petugas Dishub Kecewa Jadi Bagian ASN DKI Yang Kena Pemangkasan Tunjangan
Nusantara

Camat, Lurah, Hingga Petugas..

31 Mei 2020 02:44
Tidak Benar, Pemeriksaan SIKM Di Jakarta Hanya Sampai 7 Juni
Nusantara

Tidak Benar, Pemeriksaan SIK..

31 Mei 2020 00:51
Tak Kantongi SIKM, 12.710 Warga Gagal Keluar-Masuk Jakarta
Nusantara

Tak Kantongi SIKM, 12.710 Wa..

31 Mei 2020 00:04
Gugus Tugas Manut Dengan Presiden, 102 Kabupaten Kota Bakal Terapkan New Normal
Nusantara

Gugus Tugas Manut Dengan Pre..

30 Mei 2020 22:24
Tren Reaktif Covid-19 Tinggi, BIN Tambah Mobil Lab Dan Titik Rapid Test Di Surabaya
Nusantara

Tren Reaktif Covid-19 Tinggi..

30 Mei 2020 21:29