Anggota DPR, Tolong Jangan Pancing Amuk Massa Dengan Tetap Membahas Omnibus Law

Arief Poyuono/Net

Apabila anggota DPR ngotot membahas omnibus law RUU Cipta Kerja, itu artinya lembaga wakil rakyat sedang memancing rakyat agar marah.

"Waduh, DPR ini mau nambahin bara kemarahan masyarakat saja kali ya. Saat saat PSBB kok ngebahas UU omnibus law," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, Jumat (3/4).

Dia khawatir, jika DPR ngotot bahas omnibus law Ciptaker, lalu kaum buruh memaksa unjuk rasa turun ke jalan, maka keadaan akan makin runyam, dan penanggulangan Covid-19 makin sulit terkendali.

"Tolong para anggota dewan yang katanya terhormat kalian sadar lah. Ini saatnya bukan untuk membahas UU omnibus law yang buat cilaka masyarakat. Tolong kalian fokus dulu gimana DPR berperan dalam mengatasi Covid-19 yang makin mengancam jiwa masyarakat," lanjut Arief Poyuono.

Untuk itu, Polri atas dasar PP 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Covid-19, sebaiknya segera membubarkan pembahasan UU Omnibus Law. Karena bisa berdampak makin meluasnya Covid 19, sebabkan sudah ada anggota DPR yang kena Covid 19 dan meninggal dunia.

Ditambah, selama Januari banyak anggota DPR yang kunjungan kerja ke luar negeri, sebagai penyebab utamanya.

"Covid-19 itu kan dari masyarakat yang berpergian ke luar negeri," ujar Arief Poyuono.

Dia menyerukan kepada seluruh kelompok buruh agar turun dan bubarkan pembahasan UU omnibus law, yang akan membuat tambah miskin kaum buruh.

Sebab, akibat Covid-19 saja, akan banyak perusahaan perusahaan tutup karena nilai kurs rupiah yang makin hancur. Belum lagi pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat Covid-19. Sukur-syukur bisa sampai 3 persen.

"Nah, sadarlah kalian para anggota DPR yang terhormat, negara lagi dalam keadaan darurat. Kita tidak tahu sampai kapan Covid-19 berlalu. Jangan tambah runyam di masyarakat," serunya.

Arief Poyuono juga meminta kepada Presiden Joko Widodo konsisten dengan kebijakan PSBB, dan perintah kerja di rumah terkait Covid-19.

"Minta DPR menunda, dan bila perlu batalkan omnibus law yang sudah tidak relevan lagi pasca kehancuran ekonomi di era Kangmas akibat Covid-19. Percaya deh, selama 3 tahun tidak akan ada investasi LN yang mau masuk ke Indonesia akibat Covid-19," tutupnya.

Kolom Komentar


Video

Pesan Anies Baswedan Untuk ASN: Tetap Tangguh Meski TKD Berkurang

Jumat, 29 Mei 2020
Video

Ini kronologi Dua Mobil PCR untuk Surabaya Diserobot Pemprov Jatim

Jumat, 29 Mei 2020

Artikel Lainnya

Gubernur Khofifah Beri Kuota Khusus PPDB SMA Untuk Anak Tenaga Medis
Nusantara

Gubernur Khofifah Beri Kuota..

31 Mei 2020 09:28
Perhatikan Masyarakat Terdampak Covid-9, GAMKI Dirikan Dapur Umum Dan Bagikan Ratusan Nasi Bungkus
Nusantara

Perhatikan Masyarakat Terdam..

31 Mei 2020 04:34
Tingkat Kematian Akibat Covid-19 Di Muaratara Rendah, Gubernur Sumsel Beri Apresiasi
Nusantara

Tingkat Kematian Akibat Covi..

31 Mei 2020 04:14
Camat, Lurah, Hingga Petugas Dishub Kecewa Jadi Bagian ASN DKI Yang Kena Pemangkasan Tunjangan
Nusantara

Camat, Lurah, Hingga Petugas..

31 Mei 2020 02:44
Tidak Benar, Pemeriksaan SIKM Di Jakarta Hanya Sampai 7 Juni
Nusantara

Tidak Benar, Pemeriksaan SIK..

31 Mei 2020 00:51
Tak Kantongi SIKM, 12.710 Warga Gagal Keluar-Masuk Jakarta
Nusantara

Tak Kantongi SIKM, 12.710 Wa..

31 Mei 2020 00:04
Gugus Tugas Manut Dengan Presiden, 102 Kabupaten Kota Bakal Terapkan New Normal
Nusantara

Gugus Tugas Manut Dengan Pre..

30 Mei 2020 22:24
Tren Reaktif Covid-19 Tinggi, BIN Tambah Mobil Lab Dan Titik Rapid Test Di Surabaya
Nusantara

Tren Reaktif Covid-19 Tinggi..

30 Mei 2020 21:29