Bukan Antisipasi Pagebluk Covid-19, Pemerintah Malah Asik Bahas Omnibus Law Di Awal Tahun

Pasalnya, dengan kebijakan tersebut, justru membuat kelas buruh Indonesia menjadi tumbal dalam situasi hari ini.

Demikian disampaikan Juru Bicara Gebrak Nining Elitos dilansir dari Kantor Berita RMOLBanten, Minggu (29/3).

Dikatakan Nining, pada aspek kesehatan, pemerintah telah lalai dalam mencegah dan menanggulangi krisis Covid-19 bagi para pekerja.

"Alih-alih menyiapkan tenaga medis, fasilitas kesehatan, dan obat-obatan, Presiden Joko Widodo justru memilih menggencarkan upaya pemiskinan kelas buruh lewat omnibus law RUU Cipta Kerja (Cptaker) pada awal tahun ini," katanya.

Akibat kelalaian pemerintah, dikatakan Nining rata-rata tingkat kematian akibat Covid-19 di Indonesia termasuk tertinggi di dunia yaitu antara 7-9 persen.

Untuk memutus rantai penularan Covid-19, Gebrak mendesak pemerintah segera memberlakukan karantina wilayah sesuai UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan terhadap sejumlah daerah dan memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi pasien positif.

"Selain itu, karantina wilayah juga merupakan antisipasi untuk menyelamatkan rakyat tani di desa agar tetap dapat memproduksi kebutuhan pangan," ujarnya.  

Dengan pemberlakuan karantina wilayah, kata Nining, pemerintah harus menjamin kebutuhan dasar yang mudah dijangkau masyarakat dan memastikan tidak ada diskriminasi sosial selama proses berlangsung.

Pada aspek sosial-ekonomi, Gebrak mencatat lima kondisi mengkhawatirkan yang sedang dan akan dihadapi kelas buruh Indonesia selama krisis Covid-19.

Di banyak pabrik, buruh dipaksa bekerja seperti biasa tanpa diberikan perlindungan diri dari ancaman terpapar Covid-19.

"Hingga hari ini GEBRAK tidak melihat ada upaya tegas pemerintah terhadap perusahaan yang mengabaikan keselamatan buruh-buruhnya selama krisis Covid-19 ini," ucapnya.

Oleh karena itu, GEBRAK menyerukan kepada seluruh buruh agar melakukan tekanan kepada perusahaan agar mengurangi proses produksi untuk mengurangi resiko penularan Covid-19 dengan tetap membayar penuh hak buruh.

"Jika proses produksi tetap berjalan tanpa ada perlindungan kesehatan, Gebrak menyerukan kepada seluruh buruh agar melakukan #LockdownPabrik sesegera mungkin," tegasnya.

Sementara bagi sektor strategis dan esensial, negara harus menjamin dijalankannya protokol kesehatan secara ketat di perusahaan demi melindungi kesehatan para buruh.

"Seperti alat-alat kesehatan seperti alat pelindung diri, hand sanitizer, management physical distancing, perbaikan gizi, vitamin, serta pemberian insentif tambahan," kata perempuan yang juga Ketua Umum Konfederasi Aliansi Buruh Seluruh Indonesia (KASBI) ini.