Soal Usulan Pansus Banjir DPRD, Fahira Tantang Bongkar Pelanggaran Tata Ruang Di Jakarta

Anggota DPD RI, Fahira Idris mengungkapkan, pembentukan Pansus merupakan hal biasa dan menjadi haknya DPRD selama memang tujuannya mencari dan memecahkan akar persoalan dalam hal ini soal banjir.

Namun kalau arahnya ke politis apalagi mencari-cari kesalahan Pemprov DKI dan Anies Baswedan, Pansus akan kontraproduktif dan menjadi panggung yang tidak berguna bagi rakyat.

Oleh karena itu, Fahira menegaskan, jika nantinya Pansus benar-benar terbentuk maka pansus harus menghasilkan keputusan-keputusan yang berani dan tegas.

Salah satunya membongkar berbagai pelanggaran tata ruang di Jakarta yang sudah berlangsung puluhan tahun karena menjadi salah satu penyebab utama banjir terus menghampiri Jakarta.

“Jika memang Pansus ingin mencari solusi banjir, cobalah investigasi gedung-gedung, mall, dan perumahan yang melanggar aturan, kapan berdirinya, bagaimana Amdal-nya, di masa gubernur siapa izin keluar, " ujar Fahira melalui keterangan tertulisnya n kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (27/2).

"Panggil gubernur-gubernur yang dulu memberi izin tersebut, tanya kenapa izin dikeluarkan. Dan jika investigasi ini selesai dan DPRD menemukan banyak bangunan-bangunan bermasalah di Jakarta,” sambung Senator Jakarta itu.

Menurut Fahira, fakta yang saat ini terpampang nyata adalah ribuan hektar area hijau, daerah tangkapan air, hutan lindung, dan hutan kota di Jakarta sudah berubah menjadi mal, perkantoran, hingga apartemen dan ini sudah berlangsung puluhan tahun.

Menurut Fahira, persoalan tidak hanya itu, tetapi juga perbedaan kebijakan dalam regulasi dan kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah dilingkup Jabodetabek dalam konsep keruangan yang juga sudah berlangsung puluhan tahun.

“Persoalan-persoalan ini harus mampu dicarikan solusi oleh pansus jika memang ingin serius mencari solusi banjir Jakarta,” ujar Fahira.