DPR Bakal Dorong Peningkatan Status Gunung Cikuray

Senin, 17 Februari 2020, 05:51 WIB
Laporan: Ahmad Kiflan Wakik

Haerudin/RMOL

DPR RI akan mendorong keinginan sejumlah pegiat lingkungan yang ingin menaikkan status kawasan Gunung Cikuray. Jika dibiarkan, 10 tahun ke depan kawasan hutan di Garut bisa rusak.

Anggota Komisi IV DPR RI, Haerudin, mengatakan, pihaknya sependapat agar kawasan Gunung Cikuray bisa ditingkatkan statusnya. Saat ini, kawasan tersebut dikelola Perhutani dengan status perhutanan sosial.

“Kalau ada lahan-lahan yang butuh kawasan lindung atau jadi cagar alam, saya minta secepatnya. Asal ada yang mengurusnya nanti,” ucap Haerudin ditemui di Kampus STAI Persis Garut dilansir Kantor Berita RMOL Jabar, Minggu (16/2).

Peningkatan status perlu dilakukan untuk menjaga kawasan hutan. Apalagi Garut jadi salah satu daerah rawan bencana. Setiap tahunnya, Haerudin menilai kerusakan hutan di Garut tak terkontrol.

“Kami ingin ada masukan, karena Garut punya hutan yang baik. Jika dibiarkan, 10 tahun nanti habis,” kata Haerudin.

Dia juga menyoroti pemerintah daerah yang tak memegang teguh rencana tata ruang dan wilayah (RTRW). Banyak kawasan yang seharusnya menjadi daerah resapan, berubah fungsi jadi pemukiman atau pabrik.

Konsep perhutanan sosial yang diterapkan Perhutani, lanjutnya, tak semuanya cocok dilakukan. Ada beberapa praktik di lapangan, yang tak terkontrol Perhutani.

“Di perhutanan sosial itu jangan semuanya diberi izin. Kalau lahannya ada di kemiringan 45 sampai 60 derajat, diberikan ke masyarakat, tak akan mampu diurus. Harus dipertimbangkan juga jika ditanami sayuran atau palawija, karena tak menyerap air,” ujarnya.

Padahal konsep perhutanan sosial itu, lanjutnya, ada pohon tegakan yang tumpang sari dengan tanaman pertanian. Tapi praktiknya, banyak pohon tegakan yang dicabut dan semua lahannya jadi pertanian.

“Di lahan miring itu jangan ditanam sayuran karena bisa menyebabkan longsor. Ini yang tak pernah dihitung baik. Konsep itu (perhutanan sosial) digenelarisir,” jelasnya.

Manajemen hutan itu, disebut Haerudin tak hanya salah di masyarakat. Namun ada kesalahan dari Pehutani karena tak mengawasi areanya.

“Jadi kalau memang perlu peningkatan status, mari kaji bersama. Jangan sampai dengan konsep yang dipakai, malah merusak kawasan hutan,” pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Update Covid-19 Kamis 26 Maret, Positif 893 orang, dan 78 Meninggal

Kamis, 26 Maret 2020
Video

Gunung Merapi Meletus, Magelang Diguyur Hujan Abu

Jumat, 27 Maret 2020
Video

JAJANG C. NOER : Ketika Ayah | Puisi Hari Ini

Jumat, 27 Maret 2020