Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Kunjungi KEK Bitung, Ibas Usul Pemprov Sulut Rancang Investment Summit Untuk Undang Investor

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/angga-ulung-tranggana-1'>ANGGA ULUNG TRANGGANA</a>
LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA
  • Sabtu, 15 Februari 2020, 21:36 WIB
Kunjungi KEK Bitung, Ibas Usul Pemprov Sulut Rancang <i>Investment Summit</i> Untuk Undang Investor
Edhy Baskoro Yudhoyono (kanang) saat bertandang ke KEK Bitung/Ist
rmol news logo Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Edhie Baskoro Yudhono mengapresiasi progres pembangunan yang ditunjukkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, Sulawesi Utara.

Putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Sulut bisa merancang "Investment Summit" untuk mengundang para investor untuk menanamkan modalnya di KEK Bitung.

Selain itu politisi Demokrat ini menyarankan agara KEK Bitung terintegrasi dengan era Industri 4.0.

“KEK Bitung harus bisa terintegrasi dengan Industri 4.0, agar kawasan ini bisa terbuka dengan ‘global supply chains’. Kita ingin KEK Bitung ini mendunia, sehingga investor bisa datang dan berinvestasi di KEK Bitung,” katanya usai meninjau langsung KEK Bitung, Sulut beberapa saat lalu.

Dalam kunjungan itu, politisi Demokrat itu turut dampingi Wakil Gubernur Sulut Stevan Kandouw, Wakil Wali Kota Bitung, Ketua Bappeda Sulut, dan jajaran Kantor Administrator KEK.

Pria yang akrab disapa Ibas ini menekankan bahwa semua persoalan dan kendala yang dihadapi KEK Bitung saat ini, harus diselesaikan.

“Jangan sampai KEK Bitung menjadi troublemaker bagi para investor. Kami yakin kita bisa duduk bersama untuk menyelesaikan masalah dan kendala yang masih dihadapi oleh KEK Bitung. Termasuk masalah pembiayaan, pembebasan lahan dan regulasi,” optimis Ibas.
 
Pada kesempatan yang sama Wakil Gubernur Sulut Stevan Kandouw menjelaskan, KEK Bitung memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, bahkan saat ini sudah ada kurang lebih 35 investor yang siap berinvestasi di KEK Bitung.

Meski demikian, Stevan menyebutkan di tengah potensi ekonomi tersebut, KEK juga memiliki sejumlah kendala. Salah satu kendala terbesar adalah pembebasan lahan yang sepenuhnya belum selesai.

“Selain itu permasalahan regulasi yang masih cukup menghambat, contohnya perizinan ekspor yang sepenuhnya masih menjadi kewenangan pusat. Pentingnya kepastian hukum bagi kami ‘point of no return’, yang diharapkan Badan Anggaran DPR RI bisa memperjuangkan semua kendala yang ada di sini ke Pemerintah Pusat,” harap Stevan. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA