Anies Tugaskan Sarana Jaya Bangun 13.830 Hunian Baru Hingga Tahun 2022

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan/RMOL

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen memberi solusi hunian bagi warga ibu kota.
Hingga tahun 2022, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menugaskan Perumda Pembangunan Sarana Jaya membangun 13.830 unit hunian baru.

"Target RPJMD 2017-2022 hunian DP Rp 0 itu sebanyak 13.830 unit. Ini diperkirakan membutuhkan lahan seluas 30 hektare dimana 30 persennya untuk DP Rp 0. Realisasi hunian di Pondok Kelapa 780 unit, rencana 2021 sebanyak 3050 unit dan 2022 sebanyak 10 ribu unit," ujar Direktur Pengembangan, Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Indra S. Arharrys, di Jakarta, Kamis (13/2) seperti dikutip dari Kantor Berita RMOLJakarta.

Pernyataan itu disampaikan Indra saat berdiskusi dengan media bertema Perumda Pembangunan Sarana Jaya: Pengembangan Kawasan Jakarta 2020”.

"DKI Jakarta memiliki backlock kepemilikan rumah yang pada tahun 2015 hingga 2018 yang meningkat hingga mencapai 10%. Angka ini diprediksi akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk," ujar Indra.

Karenanya, kata Indra, sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, Perumda Pembangunan Sarana Jaya memiliki misi untuk bersinergi dengan pihak Pemprov DKI Jakarta untuk ikut membangun ibukota, salah satunya melalui pembangunan hunian DP 0 Rupiah.

Indra menyebut, program DP 0 Rupiah ini merupakan salah satu program unggulan Pemprov DKI Jakarta dalam penyediaan hunian bagi masyarakat DKI Jakarta yang berpenghasilan rendah.

Dengan tingginya harga perolehan tanah di wilayah DKI Jakarta, penyediaan hunian bagi masyarakat disajikan dalam bentuk bertingkat.

Indra juga menambahkan bahwa selain menyediakan rumah hunian DP 0 persen, Perumda Pembangunan Sarana Jaya juga berencana untuk melakukan pengembangan sentra bisnis di Tanah Abang bernama Kawasan Sentra Primer Tanah Abang” yang akan menyerupai Sudirman Central Business District (SCBD).

Pada kesempatan diskusi itu, hadir juga beberapa pembicara terkait pengembangan properti di ibukota, seperti Kepala Bappeda DKI Jakarta, Ketua Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia, dan Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies.

Kepala Bappeda DKI Jakarta, Nasrudin Djoko Surjono mengatakan, pemerintah selalu berupaya untuk berkolaborasi dengan sektor swasta dalam mengimplementasikan rancangan pengembangan kawasan.

Saat ini, katanya, Pemprov DKI Jakarta memiliki 73 kegiatan strategis daerah, di antaranya adalah penyediaan rumah DP 0 Rupiah, penataan kawasan pemukiman, hingga perbaikan tata kelola rumah susun.

"Karenanya, keberadaan BUMD seperti Perumda Sarana Jaya ini juga membawa special mission vehicle” untuk bersinergi bersama Pemprov DKI untuk membangun Jakarta," kata Nasrudin.

Adapun tujuan dari berbagai pembangunan ini adalah untuk memfasilitas warga DKI berpenghasilan rendah (MBR) dan menata pemukiman kumuh secara kolaboratif. Pembangunan ini juga dilakukan tidak hanya top down tapi juga botton up, dimana Pemprov DKI melakukan kolaborasi dengan berbagai komunitas.

"Jadi kalau dulu warga dipandang sebagai objek, kini mereka dilibatkan dalam pembangunan, melalui pendekatan yang partisipatif dan kolaboratif," imbuhnya.

Ketua Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia, Hadi Prabowo menambahkan, di Jakarta, kepemilikan hunian milik sendiri adalah 47,12 persen, sedangkan yang tidak merupakan milik sendiri adalah 52,88%.

Karena itu, backlog DKI Jakarta di tahun 2015 adalah sebesar 1.276.424 unit rumah. Dengan kondisi seperti ini, maka pengembangan vertikal dengan kepadatan tinggi dapat menjadi solusi terkait kepemilikan hunian bagi warga Jakarta.

Senada dengan ini, Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja menyebut bahwa saat ini, Kampung Kota Jakarta sudah padat secara jumlah penduduk dan kegiatan, namun tidak berkualitas.

Terlebih jika dibandingkan dengan jumlah lantai dan luas lantai yang rendah.

Karenanya, pembangunan kawasan hunian vertikal secara bertahap yang memiliki ruang mitigasi bencana, adaptif terhadap krisis iklim, perbaikan lingkungan, dan dilengkapi oleh interaksi sosial dan ruang mobilitas publik dapat menjadi solusi.

Kolom Komentar


Video

Negara yang Ditakuti Yahudi di Timur Tengah Cuman Dua, Iran dan Turki

Rabu, 16 September 2020
Video

Orang Yahudi Bikin Terowongan untuk Beribadah di Bawah Masjid Al-Aqsa

Rabu, 16 September 2020

Artikel Lainnya

Jabar Perketat AKB, Tak Ada Lagi Basa-basi Untuk Pelanggar Protokol Kesehatan
Nusantara

Jabar Perketat AKB, Tak Ada ..

19 September 2020 02:16
Tingkatkan Pemahaman Penanganan Tanggap Darurat, PMI Cirebon Beri Pelatihan Bagi Masyarakat
Nusantara

Tingkatkan Pemahaman Penanga..

18 September 2020 21:54
Tidak Patut Dicontoh, Oknum Anggota FKDM Paksa Makan Di Tempat  Secara Arogan
Nusantara

Tidak Patut Dicontoh, Oknum ..

18 September 2020 20:37
Berkas Lengkap, Hendi-Ita Siap Lawan Kotak Kosong Di Pilwakot Semarang
Nusantara

Berkas Lengkap, Hendi-Ita Si..

18 September 2020 19:40
Cegah Klaster Perkantoran, Perusahaan Diminta Laporkan Kasus Positif Covid-19 Di Lingkungan Kerja
Nusantara

Cegah Klaster Perkantoran, P..

18 September 2020 19:20
Pemerintah Sudah Siapkan Teknis Pemindahan Dana Taperum PNS, Tapera 2021 Siap Beroperasi
Nusantara

Pemerintah Sudah Siapkan Tek..

18 September 2020 19:02
Dari 'Warga Miskin Amerika' Hingga Jadi Istri Gubernur, Kunci Atalia Kamil: Bersyukur
Nusantara

Dari 'Warga Miskin Amerika' ..

18 September 2020 16:11
Bareng Deddy Corbuzier Dan Ryan D'Masiv, MRT Jakarta Sosialisasi Gerakan Peduli 3M
Nusantara

Bareng Deddy Corbuzier Dan R..

18 September 2020 15:27