Terowongan Silaturahmi, Halusinasi Toleransi

Jumat, 14 Februari 2020, 00:54 WIB

Toleransi/Net

DALAM proses renovasi Mesjid Istiqlal Pak Jokowi menyetujui usulan pembangunan terowongan bawah tanah menuju Katedral. Ia mengatakan terowongan tersebut selain memudahkan arus Istiqlal-Katedral, sekaligus menyimbolkan adanya silaturahim antara jemaah.

Wacana ini pun langsung menuai kontroversi. Beberapa tokoh menolak pembangunan terowongan tersebut. Tengku Zulkarnaen, Ferdinand Hutahaean, Zara Zetira, Dandhy Dwi Laksono, dan Yunarto Wijaya. Masih banyak tokoh lain yang mempertanyakan pembangunan terowongan ini.

Perwakilan tokoh-tokoh umat tersebut kebanyakan mempertanyakan dan menyayangkan wacana pembangunan terowongan yang memerlukan dana tidak sedikit itu hanya untuk perkara yang sifatnya simbolik. Sementara hari ini banyak perkara lain yang lebih memerlukan perhatian dan bantuan.

"Kalau menurut saya, yang dibutuhkan sekarang itu bukan silaturahmi dalam bentuk fisik dengan terowongan, tapi yang diperlukan itu silaturahmi dalam bentuk infrastruktur sosial di mana pemerintah ini secara sungguh-sungguh membangun toleransi yang autentik, toleransi yang hakiki, bukan toleransi yang basa-basi," kata Abdul Mu'ti.

Pernyataan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti tersebut kemudian direspons oleh Wakil Ketua Humas Masjid Istiqlal. Menurutnya selain memudahkan juga tidak merusak pemandangan sebagaimana jembatan penyeberangan orang (JPO).

Selain itu menurutnya, terowongan ini bisa menarik wisatawan untuk menjadikannya destinasi wisata dan warisan yang bisa dibanggakan pada anak cucu bahwa simbol agama Islam, Istiqlal bisa disatukan dengan dan Katedral.

Tentu saja keberatan dari para tokoh sangat realistis. Disaat kondisi negeri defisit penguasa mewacanakan membangun terowongan sekedar untuk menandai sebuah toleransi justru menampakan sikap intolerasi.

Layak dipertanyakan, di mana toleransi penguasa pada derita rakyat jelata? Sebelum ini negara telah menaikkan iuran BPJS, dan mewacanakan mencabut berbagai subsidi dengan alasan negara sedang merugi. Tapi untuk membangun yang demikian kenapa dananya ada. Nampaknya derita rakyat tidak lebih penting dari sebuah simbol.

Pertanyaan berikutnya adalah, akankah setelah terowongan simbol toleransi itu dibangun otomatis membuat hubungan antar umat beragama membaik. Sementara penguasa masih bersikap ambigu di tengah umat, khususnya umat Islam.

Bagaimana selama ini setiap terjadi konflik yang korbannya pihak Islam, pelakunya seringkali dikatakan gangguan jiwa atau sekadar kejahatan biasa. Penanganannya tidak seperti jika pelakunya muslim dan korbannya non muslim. Pasti akan dikejar sampai lubang semut. Dan selalu dikaitkan dengan gerakan radikal bahkan teroris.

Ketidak adilan inilah yang justru memancing kesemena-menaan suatu umat ke umat lain. Toleransi pun menjadi basi.

Juga perlu diketahui bahwa penyebab konflik antar umat hari ini sebenarnya bukan karena kurangnya toleransi antar umat beragama tapi antar si kaya dan si miskin. Penguasa dan rakyat jelata.

Sistem kapitalis membuat gap si kaya dan miskin begitu dalam. Sementara penguasa berlepas tangan dalam hampir semua kebutuhan rakyat. Rasa tidak adil inilah yang kerap merangsang kemarahan dan menimbulkan konflik.

Maka penuhilah hajat hidup mereka. Berikan keadilan di semua pelayanan dan hukum. Niscaya rakyat akan mampu bersikap tenang, tidak panik dan tidak mudah tersulut emosi. Kehidupan berdampingan pun tak rentan terprovokasi. Toleransi akan tumbuh secara alami.

Adapun jika benar alasan pembangunannya adalah sebagai destinasi wisata. Maka semakin jelaslah posisi negara hari ini benar-benar sedang berdagang pada rakyatnya. Sehingga uang yang ada tak keluar kecuali untuk yang sesuatu yang bisa kembali mendapatkan uang.

Umi Diwanti


Penulis Revowriter Kalsel, Pengasuh MQ. Khodijah Al-Kubro

Kolom Komentar


Video

NOORCA M. MASSARDI: Ketika Kasih | Puisi Hari Ini

Selasa, 25 Februari 2020
Video

Penangkapan Komplotan Pengganjal ATM di Semarang

Selasa, 25 Februari 2020
Video

Negatif Corona, WNI Crew Kapal Diamond Princes Minta Dievakuasi

Selasa, 25 Februari 2020