Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana) Samuel F. Silaen menyebutkan, selain banyaknya pelanggaran hak asasi manusia juga soal isu minoritas dan mayoritas yang kian kental.
"Diksi minoritas dan mayoritas terasa semakin menguat membelah kebersamaan bangsa ini," ujar Samuel kepada wartawan di Jakarta, Rabu (12/2).
Satu kasus yang tidak bisa dipungkiri, kata dia, semisal penutupan tempat-tempat ibadah di mana kelompom mayoritas menghalangi kaum minoritas untuk membangun tempat ibadah mereka.
"Entah apa yang menjadi penyebab kebencian mereka terhadap rumah atau tempat ibadah milik minoritas itu," katanya.
"Sungguh bikin miris, sebab kemajuan zaman di era disruption teknologi digital ini sepertinya tidak linear dengan pembangunan manusia yang humanis. Justru yang terjadi adalah dehumanisasi karena beda keyakinan," jelasnya.
Dia mencontohkan, baru-baru ini dalam penolakan pembangunan gereja di Tanjung Balai, Kepulauan Bangka Belitung yang nyaris seperti tidak terjadi apa-apa.
Hal berbeda, dalam kasus pengrusakan musala di Minahasa Utara yang begitu ramai dibahas seolah itu adalah satu masalah besar.
"Kasus yang terjadi di Minahasa Utara langsung menuai kecaman demi kecaman yang masif. Namun, ketika terjadi kepada kelompok penganut minoritas sengaja ditenggelamkan," pungkasnya.
Kejadian-kejadian semacam itu, kata Samuel, harus segera dicari akar permasalahannya suapaya segera dapat diatasi sampai tuntas.
Salah satunya, lanjut aktivis KNPI ini, harus ada peran aktif elite dan toko masyarakat dalam memberikan pemahakan tentang arti kerukunan bagi masyarakat.
"Berbahaya jika elite dan tokoh masyarakat tidak bersatu untuk menyelesaikan problema yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Indonesia," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Arah perjalanan bangsa belakangan ini, kembali mengemuka isu identitas sosial yang mengarah pada hal destruktif bagi nilai kemanusiaan yang humanis. 
