Syahrial Azis Dapat Mandat Bentuk Pengurus JMSI Daerah

Mandat tersebut tertuang dalam surat nomor 01/Mandat/PP-JMS/II/2020 yang ditandatangani Ketua Mahmud Marhaba dan Rahiman Dani selaku sekretaris.

Nantinya, Syahrial akan mendapat tugas mendata media siber dan mengisi formulir calon anggota JMSI minimal 10 perusahaan pers. Kemudian memasukkan kelengkapan berkas berupa Akta Pendirian Perusahaan Pers dan AHU dari Kemenkumham RI, serta sertifikasi verifikasi perusahaan pers.

Sebelumnya, deklarasi pendirian JMSI mendapat apresiasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Staf Ahli Menteri Kominfo Prof. Dr. Henri Subiakto mengatakan, pada praktiknya media massa berbasis internet tidak hanya bersaing dengan sesama media online, melainkan juga dengan penyedia konten individual.

“Tidak selamanya media dalam bentuk perusahaan seperti yang Bapak-bapak kerjakan,” ujar Prof. Henri Subiakto dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (11/2).

“Everybody can be a journalist. Itulah sebabnya muncul persoalan seperti hoax, atau banyak information disorder, istilah yang disampaikan Pak Presiden tadi,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan PWI Ilham Bintang dalam sambutannya mengatakan, PWI membutuhkan organisasi seperti JMSI agar perusahaan pers media siber yang tumbuh subur di Indonesia dapat menghasilkan karya jurnalistik yang bermutu dan bermanfaat.

“Anggota JMSI harus terus menerus mengingatkan wartawannya untuk menghormati kaidah dan etika jurnalistik,” jelas Ilham Bintang.

Salah satu pendiri, Teguh Santosa menjelaskan, JMSI didirikan untuk membantu terciptanya ekosistem pers yang sehat di tanah air.

“Ada sekitar 43 ribu media massa berbasis internet, dan jumlahnya mungkin akan terus bertambah,” jelas Teguh.

Setelah deklarasi, peserta yang merupakan perwakilan dari 21 provinsi secara aklamasi menunjuk Mahmud Marhaba sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum untuk menyelenggarakan Munas di Riau sekitar bulan Juli. Peserta deklarasi JMSI juga memutuskan pembentukan dua komite untuk membahas AD/ART dan pembuatan badan hukum.

Deklarasi dihadiri sejumlah tokoh pers nasional seperti Ilham Bintang, Sasongkotedjo, Rossiana Silalahi, Teguh Santosa, serta tokoh pers daerah seperti Dheni Kurnia, Mursyid Sonsang, Syahrial Aziz, dan Mahmud Marhaba serta Walikota Kota Banjarmasin, Ibnu Sina.