“Skala 1-10, nilai pemerintahan Khofifah-Emil di tahun pertama adalah 9,†kata Sahat kepada jurnalis ketika dikonfirmasi di Surabaya, Senin (10/2) seperti dikutip dari
Kantor Berita RMOLJatim.
Masih dilansir dari
Kantor Berita RMOLJatim, Wakil Ketua DPRD Jatim mengatakan, tolak ukur keberhasilan Khofifah-Emil adalah banyaknya program pro rakyat yang mulai diwujudkan sejak tahun pertama menjabat.
Selain itu, konsistensi pemerintah provinsi menggelontor APBD dalam fokus pengembangan sumberdaya manusais (SDM) juga terlihat nyata.
Di antaranya anggaran pendidikan dan kesehatan yang besarnya mencapai lebih dari 35 persen dari total APBD Jatim tahun 2020 (total APBD mencapai Rp 35,1 triliun).
“Apabila dibandingkan dengan provinsi lain, apakah ada yang sebesar komitmen pengembangan SDM di Jatim?,†kata Sahat yang Wakil Ketua DPRD Jatim ini.
Sahat menilai Khofifah mampu membaca garis haluan pemerintah pusat, yang mana juga berfokus di pengembangan SDM. Hal ini cukup relevan, mengingat Khofifah juga merupakan mantan Menteri Sosial di era periode pertama Presiden Joko Widodo.
Tak hanya soal program, Ketua Umum PP Muslimat NU itu juga dinilai berhasil dalam mengkonsolidasikan jajaran pemerintah daerah dan provinsi. Konsolidasi tersebut tetap pada haluan kepentingan nasional di bawah pemerintahan pusat.
“Di dalam beberapa keputusan pemerintah pusat yang sensitif, Ibu Gubernur selalu bisa berkoordinasi dengan pemerintahan pusat untuk mengantisipasi gejolak di daerah. Mayoritas selalu membuahkan hasil,†ungkap Ketua Fraksi Golkar di DPRD Jatim ini.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: