Faktanya, kematian massal dialami penyu yang termasuk hewan dilindungi di Teluk Sepang. Jumlah kematian penyu ini terus bertambah seiring selesainya uji coba PLTU Teluk Sepang.
Dalam waktu dekat, PLTU yang merupakan investasi China ini akan resmi beroperasi dengan segala kontroversi hukum dan kerusakan hayati. Karena itu, Presiden Jokowi harus menghentikan proyek berbahaya ini dan mendorong transisi energi ke sumber yang bersih dan berkeadilan.
Sejak awal, PLTU Teluk Sepang merupakan proyek bermasalah yang mendapat penolakan besar dari warga Bengkulu. Pasalnya, dokumen AMDAL PLTU Teluk Sepang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan.
Lokasi PLTU Teluk Sepang yang saat ini berada di Pulau Baai, Kota Bengkulu, juga tidak sama dengan isi dokumen RTRW Bengkulu yang menyatakan area pembangunannya berada di Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara.
“Jika PLTU Teluk Sepang tetap diresmikan maka akan merusak biota laut. Sebab pantai Bengkulu merupakan bagian dari pantai barat Sumatra yang masuk dalam kategori laut yang kaya akan keanekaragaman hayati,†kata Jurubicara #BersihkanIndonesia dari Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), Pius Ginting, Rabu (5/2).
Pius Ginting menyebutkan, Convention on Biological Diversity (CBD) menamai daerah ini sebagai Upwelling Zone of the Sumatra-Java Coast, dan dimasukkan ke dalam daerah
Ecologically or Biologically Significant Marine Areas (EBSAs). EBSA memiliki signifikansi lebih tinggi terhadap satu atau lebih spesies dari ekosistem dibandingkan daerah lainnya.
Proyek PLTU yang masuk dalam program unggulan 35.000 Megawatt Presiden Joko Widodo ini didanai investor asal China, yakni Power China dan PT Intraco Penta Tbk. China merupakan salah satu investor terbesar untuk program berbasis energi kotor batu bara ini.
Padahal, di negerinya sendiri, China telah melakukan penghentian pembangunan PLTU batu bara dan beralih ke energi terbarukan.
Ironisnya lagi, pada Oktober 2020, China menjadi tuan rumah Konferensi Keragaman Hayati PBB ke-25. China seharusnya bisa menjadi teladan bagi dunia investasi agar peka terhadap keberagaman hayati.
“Sangat disayangkan, investasi langsung China di Indonesia belum memperhatikan daerah-daerah yang signifikan bagi keragaman hayati. Di antaranya pembangunan PLTU Teluk Sepang Bengkulu dan hingga saat ini telah terjadi kematian 28 penyu,†terang Pius.
Yayasan Kanopi Bengkulu pun mencatat, selama masa uji coba pada 19 September 2019 hingga 23 Januari 2020, limbah air bahang yang dikeluarkan PLTU Teluk Sepang diduga kuat menjadi penyebab kematian 28 penyu di perairan Bengkulu, terutama di wilayah Teluk Sepang. Penyu-penyu ini ditemukan mati tidak jauh dari saluran pembuangan limbah Teluk Sepang.
Namun, Pemerintah menyebut kematian penyu-penyu tersebut karena bakteri Salmonella sp dan Clostridium sp. Informasi ini jelas sangat diragukan kebenarannya. Sebab berdasarkan keterangan dari lembaga konservasi internasional, Lampedusa Sea Turtle Rescue Center Italia, kedua jenis bakteri ini umum terdapat di penyu laut tetapi daya patogenitasnya rendah.
“Kami meminta KLHK mengeluarkan surat rekomendasi untuk menunda operasi PLTU Teluk Sepang karena dampak yang telah ditimbulkannya. Pemerintah bisa menyelamatkan masa depan udara bersih bagi masyarakat Bengkulu dengan tidak melanjutkan operasi PLTU kotor tersebut,†tegas Ali Akbar, Jurubicara #BersihkanIndonesia dari Kanopi Bengkulu.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Sepang di Bengkulu masih terus dibayangi kontroversi. Bahkan, jadi ancaman serius bagi keanekargaman hayati yang ada di kawasan Teluk Sepang. 
