Santoso Akan Pecat 10 Anggota DPRD DKI Demokrat Jika Tak Berkontribusi Ke Partai

Demikian dikatakan Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Santoso saat Rakerda DPD Demokrat DKI Jakarta di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Minggu (26/1).

"Lebih baik kita tenggelamkan mereka yang tidak ada kontribusi terhadap partai. Kita tarik mereka dari kursi DPRD," kata Santoso seperti dikutip dari laman Kantor Berita RMOLJakarta.

Menurut anggota DPR RI ini, masih banyak kader Demokrat yang mumpuni sebagai anggota Dewan dan loyal terhadap partai.

Santoso menambahkan kader yang duduk di Dewan tergolong sebagai penikmat partai, sedangkan di luar begitu banyak pekerja partai yang harus banting tulang secara sukarela.

"Mereka yang cuma menjadi penikmat, akan kita ganti," tegas Santoso.

Rakerda Demokrat mengambil tema 'Kuatkan Soliditas Menuju Kongres 2020' punya makna penting dalam menyongsong pergantian jabatan Ketua Umum DPP Demokrat yang saat ini dijabat mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Semua kader harus siap mendukung suksesnya kongres yang akan memilih Ketum baru," tandas Santoso yang pernah menjadi anggota DPRD DKI periode 2009-2019.

Untuk itulah, ia mengingatkan seluruh kader dari akar rumput hingga struktural harus meningkatkan soliditas.

Adapun Rakerda tersebut merumuskan sejumlah rekomendasi internal maupun eksternal.

"Untuk rekomendasi eksternal sebagai berikut, pertama, mendesak Pemprov DKI yang terdiri dari eksekutif dan legislatif segera menetapkan nama Cawagub pengganti Sandiaga Uno. Kedua, meminta Pemprov DKI mendata warga korban banjir khususnya dari keluarga tidak mampu untuk diberikan bantuan menggunakan dana APBD Perubahan DKI tahun 2020," jelas Santoso.

Sedangkan yang ketiga adalah mendesak Gubernur DKI mempertimbangkan biaya penyelenggaraan balap mobil E-Formula yang terlalu mahal sehingga mencapai Rp 1,6 triliun.

"Padahal di negara Eropa yang sudah maju, cuma butuh sekitar Rp 500 miliar. Tapi DKI melonjak sampai tiga kali lipat. Ini harus dihemat dan sisanya buat mengatasi banjir," ungkap Santoso.

Rekomendasi keempat adalah mendesak Pemprov DKI menangani masalah banjir sebagai prioritas yang segera dikerjakan.

"Meminta Pemprov untuk menangani ruang terbuka hijau, biru, dan penataan Taman Monas. Rekomendasi keenam atau terakhir adalah NKRI harga mati harus dijunjung tinggi terkait soal Natuna. Pemerintah pusat harus tegas terhadap segala sesuatu yang mengancam kedaulatan NKRI," pungkasnya.