DPR Papua Sebut Mendagri Tito Menghambat Pembangunan Papua

Gedung DPR Papua/Net

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dianggap menjadi penghambat pembangunan Papua. Hal itu dikatakan anggota DPR Papua (DPRP) dari Fraksi Partai Gerindra, Apeniel Ezra Sani, yang menyebut hingga saat ini draft tata tertib baru yang diserahkan DPRP belum juga dituntaskan.

Apeniel menguraikan,  DPR Papua telah menyerahkan draf tata tertib baru ke Kemendagri sekitar dua bulan lalu. Namun hingga saat ini Kemendagri belum kunjung mengesahkan tata tertib tersebut.

"Saya pikir semua isinya (draf) itu normatif. Kalau seandainya lama seperti ini, kami punya kecurigaan bahwa penghambat pembangunan Papua itu bukan di Papua sana. Penghambat pembangunan Papua adalah negara ini sendiri, terutama di Mendagri," kata Apeniel di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (13/1).

Apeniel mempertanyakan alasan Kemendagri mengulur-ulur waktu pengesahan tata tertib tersebut. Padahal, ia memastikan tata tertib baru sudah dibuat sesuai ketentuan konstitusi.

Ketua Fraksi PAN DPRP Sinut Busup mengatakan tanpa  tata tertib tersebut, pihaknya tidak bisa bekerja. Padahal ada banyak pekerjaan di depan mata. DPRP, misalnya  tidak bisa mengawasi persiapan PON 2020. Sebab hingga saat ini seluruh anggota DPR Papua belum dibagi ke dalam komisi-komisi karena tatib belum disahkan.

Anggota dewan di Papua juga tak bisa menangani masalah sosial di daerah karena persoalan tata tertib itu. Seperti kasus di Nduga, Sinut belum bisa terjun ke lapangan karena kondisi parlemen masih carut-marut.

"Yang kedua otonomi khusus juga sudah berakhir 2021. Sehingga peranan penting untuk DPR Papua harus aktif mengecek kembali kedua kalinya (terkait tata tertib). Kalau ditunda terus apa yang terjadi di sana itu lumpuh dalam pemerintahan," ujar Sinut.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik membantah klaim DPRP.  Dikatakan, Kemendagri telah merampungkan tata tertib DPR Papua sejak Desember tahun lalu.

"Sudah selesai tanggal 13 Desember 2019. Tapi Pemprov Papua bilang mereka cuti Natal. Baru diambil tanggal 8 Januari yang lalu," kata Akmal, Senin (13/1).
EDITOR: RENI ERINA

Kolom Komentar


Video

Ini kronologi Dua Mobil PCR untuk Surabaya Diserobot Pemprov Jatim

Jumat, 29 Mei 2020
Video

Perahu KN 3 SAUDARA Terhempas Ombak, 1 Orang Nelayan MD

Jumat, 29 Mei 2020
Video

NOORCA M. MASSARDI: Ketika Lebaran

Rabu, 03 Juni 2020

Artikel Lainnya

Di DKI, Pelanggar Aturan Transportasi Bisa Disanksi Kerja Sosial, Denda, Hingga Kendaraan Diderek
Nusantara

Di DKI, Pelanggar Aturan Tra..

07 Juni 2020 07:21
Gereja Katedral Jakarta Belum Buka Peribadatan, Umat Diminta Bersabar
Nusantara

Gereja Katedral Jakarta Belu..

07 Juni 2020 06:55
Gubernur Sumsel Sebut Pembangunan RSUD Ibnu Sutowo Akan Sia-sia
Nusantara

Gubernur Sumsel Sebut Pemban..

07 Juni 2020 06:10
Ikuti Jejak Simeulue, Abdya Juga Tolak Masuk Zona Merah
Nusantara

Ikuti Jejak Simeulue, Abdya ..

07 Juni 2020 04:21
Mulai Hari Ini, Tol Jakarta-Cikampek Elevated Berfungsi Kembali
Nusantara

Mulai Hari Ini, Tol Jakarta-..

07 Juni 2020 04:00
Dijanjikan Bisa Pulang Di Tengah Pandemik, Sejumlah Warga Merauke Di Jayapura Rela Bayar Rp 750 Ribu Kepada Oknum
Nusantara

Dijanjikan Bisa Pulang Di Te..

07 Juni 2020 03:23
Warganya Masih Belum Disiplin, Walikota Semarang Perpanjang PKM Hingga 21 Juni 2020
Nusantara

Warganya Masih Belum Disipli..

07 Juni 2020 01:53
Berpekan-pekan Tak Bertemu Banyak Orang, Semua Hewan Di Ragunan Lebih Bahagia
Nusantara

Berpekan-pekan Tak Bertemu B..

07 Juni 2020 00:52