Bagi mereka yang kontra, acara DWP yang sudah 11 kali diadakan ini dinilai tak lebih dari ajang maksiat.
Terkait tudingan tersebut, Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta, Alberto Ali memberikan penjelasan.
"Pada prinsipnya, DKI sebagai ibukota sudah banyak aktivitas internasionalnya. Tentunya aktivitas itu tidak hanya bisnis tapi kegiatan kesenian dan budaya," ujarnya saat dihubungi awak media pada Jumat (13/12).
"Penyelenggaraan DWP ini merupakan aspek aktivitas berkesenian yang berskala besar dan internasional yang bisa mendatangkan wisatawan mancanegara maupun dalam negeri," sambungnya.
Alberto juga menegaskan pihak penyelenggara DWP telah berkomitmen untuk memperhatikan setiap norma yang ada. Petugas dari Pemprov DKI pun akan dikerahkan untuk melakukan pengawasan di lapangan.
Bentuk pengawasan akan berupa pantauan dari dua aspek, yakni dari sisi penyelenggara dan dari dinas pariwisata.
"Kami memonitoring ke sana. Dari sisi pajak, ada dari BPRD yang mengawasi pembelian tiket. Dari pariwisata kami awasi objek yang memang menjadi bagian kami," lanjutnya.
"Mereka bersedia menaati itu. Menjaga ketertiban dan mengikuti aturan berkaitan dengan peraturan yang ada," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.