DWP Dituding Ajang Maksiat, DPRD: Ini Kota Bos!

Seperti yang terjadi hari ini di Gedung Balaikota DKI Jakarta. Massa yang menamakan Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Anies Baswedan.

Mereka meminta gelaran tahunan yang akan berlangsung 13-15 Desember 2019, di Kemayoran ini dibatalkan.

"Jangan sampai cuma Alexis yang ditutup. Kemudian DWP ini sebagai langkah awal untuk memulai ajang kemaksiatan yang selanjutnya. Kami berharap komitmen Pak Anies untuk selalu mengawasi agar kemaksiatan tidak ada di Ibukota DKI Jakarta ini," kata koordinator aksi, Abdurrahman.

Protes ini pun direspons DPRD DKI Jakarta. Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi yang ditemui usai rapat paripurna menyebut DWP merupakan salah satu pendapatan yang diterima DKI.

"Ini sudah bertahun-tahun ada di situ, hajatan akhir tahun yang termasuk profit untuk DKI," jelasnya.

Ia tak paham detail pendapatan yang didapatkan DKI Jakarta dari gelaran musik tahunan itu. Edi pun hanya melempar tawa saat disinggung acara DWP yang disebut sebagai ajang maksiat.

"Wah ini kota bos," tutup Pras sambil tertawa.