Duka Para Honorer, Sulit Jadi PNS Karena Hal Ini

Tjahjo Kumolo/Net

Pegawai honorer yang sudah lama mengabdi di instansi pemerintah, jumlahnya begitu banyak. Namun mereka tak kunjung menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Jutaan tenaga honorer bersabar menanti pengangkatan. bahkan ada yang hingga berpuluh tahun. Pengabdian telah mereka tunaikan, namun hingga kini tak ada kepastian kesejahteraan.

Berbagai isu alasan diembuskan, mulai dari birokrasi hingga anggaran.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo akhirnya membeberkan masalah yang memicu tenaga honorer sulit diangkat menjadi PNS.

Usulan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS datangnya dari pemerintah daerah (Pemda). Hanya saja, Pemda tidak mau menanggung gaji mereka setelah diangkat. Pihak Pemda justru meminta pemerintah pusat yang menanggung gaji PNS tersebut. Sementara pemerintah pusat tak bisa serta merta menggelontorkan gaji untuk tenaga honorer.

"Yang mengusulkan tenaga honorer itu daerah, tapi kan pada masa sekarang ini daerah tidak mau bayar. Problem-nya daerah nggak mau, mintanya pusat yang bayar. Pusat kan yang punya uang bukan kami, kami hanya mengatur proses ujiannya, NIK-nya, dan sebagainya," ujar Tjahjo di sela-sela acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas untuk Mewujudkan Indonesia Bebas Korupsi, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (10/12).

Pemda selama ini menjaring banyak tenaga honorer. Namun, setelah honorer tersebut ada yang lulus tes PNS, pihak Pemda enggan menanggung gajinya.

Di sisi lain, Kementerian PAN-RB tidak berwenang memutuskan pengangkatan karena harus melibatkan Kementerian Keuangan maupun pihak Pemda.

"Ada Pemda yang dulu dia mengangkat banyak tenaga honorer, pada saat sebagian lulus tes dia nggak mau bayar. Apalagi undang-undang yang sekarang menyangkut guru, yang dulu dibebankan ke kabupaten/kota, sekarang menjadi tanggung jawab provinsi," tutur Tjahjo.
EDITOR: RENI ERINA

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Perkiraan Ridwan Kamil: Covid-19 Akan Berakhir Pada Tahun 2022
Nusantara

Perkiraan Ridwan Kamil: Covi..

23 Oktober 2020 00:31
AMPG Lampung Rayakan HUT Ke-56 Partai Golkar Dengan Donor Darah
Nusantara

AMPG Lampung Rayakan HUT Ke-..

22 Oktober 2020 23:55
Gandeng MUI, Pemkab Purwakarta Keluarkan Surat Edaran Protokol Kesehatan Di Saat Cuti Bersama
Nusantara

Gandeng MUI, Pemkab Purwakar..

22 Oktober 2020 22:32
Penjelasan Ridwan Kamil Soal Kerumitan Vaksinasi Covid-19
Nusantara

Penjelasan Ridwan Kamil Soal..

22 Oktober 2020 20:50
Dikabarkan Tak Naik, Wagub Ariza Pastikan Belum Ada Pembahasan UMP 2021
Nusantara

Dikabarkan Tak Naik, Wagub A..

22 Oktober 2020 20:27
Polemik Pemblokiran Lahan, BPN Pesawaran Tunggu Vonis Pengadilan
Nusantara

Polemik Pemblokiran Lahan, B..

22 Oktober 2020 20:23
464 Napi Narkoba Vonis Mati Dipindahkan ke Nusakembangan
Nusantara

464 Napi Narkoba Vonis Mati ..

22 Oktober 2020 19:10
Bertambah 1.160 Kasus Corona, Pasien Sembuh Ibukota Jadi 83.338 Orang
Nusantara

Bertambah 1.160 Kasus Corona..

22 Oktober 2020 19:00