INCA meminta Jokowi merombak habis satuan pengamanan wilayah laut. Ketua INSA, Carmelita Hartoto, menguraikan hal tersebut usai menghadap Jokowi.
"Kami berharap Presiden mau memberikan satu penegak hukum saja," kata Carmelita, Rabu (4/12).
Saat ini, memang ada beberapa penegak hukum di wilayah perairan Indonesia, mulai dari Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Kementerian Perhubungan, hingga Korps Kepolisian Perairan dan Udara Polri.
Maraknya satuan penegak hukum di wilayah perairan membuat kalangan pengusaha merugi, keluh Carmelita. Pasalnya, keberadaan mereka justru menghambat arus barang lalu lintas di perairan.
"Selama ini kami sering diberhentikan, sehingga cost of logistic kami, seperti bahan bakar lebih mengambil banyak, kan. Juga mustinya kita tiba dalam waktu satu atau dua hari, tapi perpanjangan karena setop-setop," urai Carmelita.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang mendampingi Jokowi saat menerima INSA, menegaskan keluhan yang sudah disampaikan kalangan pengusaha tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan jajaran menteri terkait.
"Karena ini memang bidangnya maritim, Insya Allah kita akan bahas dengan Pak Luhut di Kementerian Maritim," kata Budi.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: