Meski masih dalam pengkajian, rencana penghapusan UN itu mendapat respon positif dari wasekjen Partai Demokrat, Didi Irawadi.
Menurutnya, UN sudah tidak efektif lagi untuk pelajar masa kini. Tak hanya itu, UN juga dianggap sebagai salah satu pemborosan anggaran sekolah.
"Ujian nasional sudah tidak tepat dan efektif lagi, bahkan cenderung pemborosan dan tidak berkeadilan. Apalagi standar tiap sekolah tidak sama," ungkap Didi dalam keterangannya, Jumat (29/11).
Anggota Komisi X Fraksi Partai Demokrat ini menambahkan, UN bisa merusak semangat belajar murid karena semangat belajar murid itu hanya tertumpu bagaimana lolos UN bukan belajar untuk mencari minat dan bakat siswa.
"Lagi pula, ujian nasional sudah tidak menjadi penentu masuknya seorang murid ke perguruan tinggi, dengan diadakannya Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK)," tambah Didi.
Tak sampai disitu, Didi juga setuju dengan program Nadiem yang ingin menyederhanakan kurikulum sekolah di mana siswa dikurangi belajar menghafal dan mengutamakan kompetensi. Dia menilai program itu bisa membuat sistem pendidikan Indonesia menjadi lebih modern.
Didi juga berpesan agar Nadiem memperhatikan guru honorer yang mendapat gaji di bawah standar. Dia meminta Kemendikbud mengeluarkan kebijakan agar guru mendapat honor yang layak.
"Saya berharap menteri Nadiem juga mencari jalan keluar terkait nasib para guru honorer. Bagaimana mungkin jika masih banyak guru mendapat honor jauh di bawah standar, kemudian bisa optimal memberikan ilmu dan pendidikan," kata Didi.
"Guru menentukan masa depan bangsa ke depan, lebih banyak guru yang berkualitas dan punya penghasilan yang layak, insya Allah dunia pendidikan akan berkembang baik," tutupnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Wacana penghapusan ujian nasional (UN) digelontorkan kembali oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Hal ini dilakukan untuk menyederhanakan kurikulum pendidikan. 
