Penghargaan Dari KIP Patahkan Tudingan Anies Tidak Transparan

Penghargaan ini diberikan dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 di Gedung II Istana Wakil Presiden Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (21/11).

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan bersama Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, menerima langsung penghargaan yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI, Maruf Amin.

Kategori penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi penilaian tertinggi bagi pemerintah provinsi dari monitoring dan evaluasi dalam keterbukaan informasi badan publik tahun 2019.

Penghargaan ini sekaligus mematahkan tuduhan yang kerap muncul dan menyebut Gubernur Anies dan Pemprov DKI tidak transparan dalam memberikan informasi kepada publik.

“Alhamdulillah, Pemprov DKI Jakarta kembali menjadi salah satu Pemerintah Provinsi yang menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Kualifikasi Informatif Tahun 2019, " ungkap Anies Baswedan bersyukur usai mendapat penghargaan.

Mantan Mendikbud itu menjelaskan bahwa komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam keterbukaan informasi telah melampaui kewajiban atau arahan UU KIP itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari pemberian akses informasi publik dalam berbagai aspek transparansi informasi tentang seluruh hasil kinerja Pemprov DKI Jakarta.

Anies menambahkan, penerapan budaya keterbukaan informasi publik yang baik itu sangat penting bagi setiap badan publik atau pemerintahan terutama dalam aspek pengawasan.

Ketersediaan informasi publik yang baik ini harus bisa dimanfaatkan untuk membuat lebih banyak lagi kegiatan dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat umum dan para pemangku kepentingan.

"Keterbukaan informasi publik di Pemprov DKI Jakarta juga didukung dengan aspek inovasi dan kolaborasi yang diciptakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," jelasnya.