Disebut Menghambat Investasi, IMD dan Amdal Segera Dihapus

Surya Tjandra/Net

Penghapusan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) akan ditempuh pemerintah sebagai bentuk penyederhanaan izin yang diharapkan dapat memudahkan investasi.

Namun, dalam penyerderhanaan itu, pemerintah dituntut untuk tidak mengorbankan kualitas penataan ruang dan keberlanjutan lingkungan.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra, menegaskan dengan menghapus IMB dan Amdal bukan berarti pemerintah menyampingkan kualitas penataan ruang dan kelestarian lingkungan.

"Yang jelas dia menambah birokrasi. Menambah proses lagi untuk orang mau investasi, rakyat mau mengembangkan tanahnya. Jadi tertunda," jelas Surya di Komplek Parlemen, Selasa (19/11).

Saat ini pemerintah tengah menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).  Dengan demikian, setiap wilayah akan jelas peruntukannya dan tak lagi membutuhkan pengajuan IMB dan Amdal terkait investasi.

Surya mengakui tidak semua daerah memiliki RDTR yang baik. Pemerintah pun masih masih meminta masukan dari seluruh pemangku kepentingan. Ia juga belum dapat memastikan kapan penghapusan IMB dan Amdal dapat direalisasikan.

"Perlu dimitigasi karena kan RDTR itu belum semua daerah ada,"
jelas Surya.

Surya menilai, kalaupun di suatu daerah ada RDTR mesti dilihat dulu bagaimana kualitasnya.

"Kalaupun sudah ada, kualitas bagus, apakah efektif? Itu kan banyak syarat. Jadi memang masih panjang prosesnya," kata Surya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir telah menjelaskan,  izin atau lisensi investasi hanya diperuntukkan bagi yang dianggap membahayakan keamanan, keselamatan, dan lingkungan. Selebihnya, diatur dengan standar.

"Soal IMB, sebenarnya izin mendirikan bangunan tidak perlu izin atau lisensi," tegasnya, Jumat lalu (15/11).
EDITOR: RENI ERINA

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Cegah Covid-19 Masuk Papua, Kepolisian Awasi Orang Masuk Di Penyeberangan Kumbe
Nusantara

Cegah Covid-19 Masuk Papua, ..

17 Mei 2021 05:13
Catat! Pemudik Balik Ke Jakarta Dari Bakauheni Wajib Tes Rapid Test Antigen, Ini Kata Menhub Soal Mekanismenya
Nusantara

Catat! Pemudik Balik Ke Jaka..

17 Mei 2021 00:56
Fokus Cari Korban Hilang, Polri Belum Tetapkan Tersangka Tragedi Kedung Ombo
Nusantara

Fokus Cari Korban Hilang, Po..

16 Mei 2021 21:10
Tak Cuma Jakarta, Spanduk Larangan Pemudik Tanpa Swab Juga Bertebaran Di Tangsel
Nusantara

Tak Cuma Jakarta, Spanduk La..

16 Mei 2021 19:09
Pimpinan DPRD Minta Pemprov DKI Larang Pemudik Masuk Tanpa Surat Bebas Covid-19
Nusantara

Pimpinan DPRD Minta Pemprov ..

16 Mei 2021 18:45
Apa Alat Ukur Novel Baswedan Sebut 75 Pegawai KPK Yang TMS Berintegritas Tinggi?
Nusantara

Apa Alat Ukur Novel Baswedan..

16 Mei 2021 12:56
Ini Kesaksian Laksmi Tentang Pengunjung Ancol Yang Dikatakan Membludak
Nusantara

Ini Kesaksian Laksmi Tentang..

16 Mei 2021 10:46
Jalur Benowo Dijaga Ketat, Yang Tidak Penuhi Syarat Diputar Balik
Nusantara

Jalur Benowo Dijaga Ketat, Y..

16 Mei 2021 07:56