Regulasi Otoped Sudah Mendesak Dibikin Demi Lindungi Keselamatan Penggunanya

Mulai dari kasus tabrak lari terhadap dua pengguna GrabWheels yang mengakibatkan korban jiwa sampai Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang rusak akibat dilintasi penggunaan GrabWheels yang nakal.

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, permasalahan otoped listrik ini bisa diselesaikan dengan hadirnya regulasi yang jelas.

"Setiap kendaraan yang beroperasi di jalan umum baik bermotor maupun tidak harus dibuat regulasinya. Regulasi itu dibikin untuk melindungi keselamatan penggunanya," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Senin (18/11).

Djoko menceritakan, Di Prancis, otoped listrik sudah diatur regulasinya. Seperti melarang pengendara di bawah usia 12 tahun, tidak boleh naik di trotoar kecuali di area yang sudah ditentukan, pun kecepatan otoped listrik yang dibatasi.

Aturan lainnya adalah setiap otoped listrik hanya boleh satu pengendara, tidak boleh sambil bermain ponsel, pengguna tidak boleh melawan arus dan harus menggunakan jalur yang disediakan.

Bagi pengendara otoped yang melanggar batas kecepatan akan dihukum denda mulai 135 hingga 1.500 euro atau sekitar Rp 2,09 juta sampai Rp 23 juta.

Untuk itu, regulasi yang akan dibuat Kementerian Perhubungan nantinya menjadi rujukan munculnya aturan sejenis di daerah yang. Tentu disesuaikan dengan kondisi ketersediaan prasarana transportasi di masing-masing daerah.

"Regulasi harus segera diterbitkan agar tidak bertambah korban jiwa. Regulasi yang tegas termasuk otoped listrik demi aspek keselamatan pengguna," katanya

Sanksi bagi pelanggar aturan dapat mengacu pada pasal 284 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).