Regulasi Otoped Sudah Mendesak Dibikin Demi Lindungi Keselamatan Penggunanya

Regulasi Otoped sudah mendesak dibuat pemerintah/Net

RMOL. Otoped listrik Grabwheels yang dioperatori perusahaan digital berbasis aplikasi Grab Indonesia dalam beberapa waktu terakhir menyedot perhatian publik.

Mulai dari kasus tabrak lari terhadap dua pengguna GrabWheels yang mengakibatkan korban jiwa sampai Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang rusak akibat dilintasi penggunaan GrabWheels yang nakal.

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, permasalahan otoped listrik ini bisa diselesaikan dengan hadirnya regulasi yang jelas.

"Setiap kendaraan yang beroperasi di jalan umum baik bermotor maupun tidak harus dibuat regulasinya. Regulasi itu dibikin untuk melindungi keselamatan penggunanya," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Senin (18/11).

Djoko menceritakan, Di Prancis, otoped listrik sudah diatur regulasinya. Seperti melarang pengendara di bawah usia 12 tahun, tidak boleh naik di trotoar kecuali di area yang sudah ditentukan, pun kecepatan otoped listrik yang dibatasi.

Aturan lainnya adalah setiap otoped listrik hanya boleh satu pengendara, tidak boleh sambil bermain ponsel, pengguna tidak boleh melawan arus dan harus menggunakan jalur yang disediakan.

Bagi pengendara otoped yang melanggar batas kecepatan akan dihukum denda mulai 135 hingga 1.500 euro atau sekitar Rp 2,09 juta sampai Rp 23 juta.

Untuk itu, regulasi yang akan dibuat Kementerian Perhubungan nantinya menjadi rujukan munculnya aturan sejenis di daerah yang. Tentu disesuaikan dengan kondisi ketersediaan prasarana transportasi di masing-masing daerah.

"Regulasi harus segera diterbitkan agar tidak bertambah korban jiwa. Regulasi yang tegas termasuk otoped listrik demi aspek keselamatan pengguna," katanya

Sanksi bagi pelanggar aturan dapat mengacu pada pasal 284 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Negara yang Ditakuti Yahudi di Timur Tengah Cuman Dua, Iran dan Turki

Rabu, 16 September 2020
Video

Orang Yahudi Bikin Terowongan untuk Beribadah di Bawah Masjid Al-Aqsa

Rabu, 16 September 2020

Artikel Lainnya

Tingkatkan Pemahaman Penanganan Tanggap Darurat, PMI Cirebon Beri Pelatihan Bagi Masyarakat
Nusantara

Tingkatkan Pemahaman Penanga..

18 September 2020 21:54
Tidak Patut Dicontoh, Oknum Anggota FKDM Paksa Makan Di Tempat  Secara Arogan
Nusantara

Tidak Patut Dicontoh, Oknum ..

18 September 2020 20:37
Berkas Lengkap, Hendi-Ita Siap Lawan Kotak Kosong Di Pilwakot Semarang
Nusantara

Berkas Lengkap, Hendi-Ita Si..

18 September 2020 19:40
Cegah Klaster Perkantoran, Perusahaan Diminta Laporkan Kasus Positif Covid-19 Di Lingkungan Kerja
Nusantara

Cegah Klaster Perkantoran, P..

18 September 2020 19:20
Pemerintah Sudah Siapkan Teknis Pemindahan Dana Taperum PNS, Tapera 2021 Siap Beroperasi
Nusantara

Pemerintah Sudah Siapkan Tek..

18 September 2020 19:02
Dari 'Warga Miskin Amerika' Hingga Jadi Istri Gubernur, Kunci Atalia Kamil: Bersyukur
Nusantara

Dari 'Warga Miskin Amerika' ..

18 September 2020 16:11
Bareng Deddy Corbuzier Dan Ryan D'Masiv, MRT Jakarta Sosialisasi Gerakan Peduli 3M
Nusantara

Bareng Deddy Corbuzier Dan R..

18 September 2020 15:27
Konferensi Besar GP Ansor Di Sulut Dibuka Presiden, Gubernur Olly Sampaikan Pentingnya Kerukunan Dan Sinergisitas
Nusantara

Konferensi Besar GP Ansor Di..

18 September 2020 15:25