BPJS Perlu Wajah-wajah Baru Untuk Tawarkan Strategi Kurangi Defisit

BPJS Butuh Wajah Baru/Net

Hingga saat ini, defisit BPJS mencapai Rp 28,35 triliun. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menuturkan peningkatan defisit anggaran BPJS Kesehatan setiap tahun bisa jadi disebabkan oleh kesalahan strategi pengelolaan keuangan.

"(Direksi kepemimpinan) BPJS Kesehatan kan sudah lima tahun, selama itu ada plus minusnya. Akan lebih baik jika ada wajah-wajah baru di direksi yang bisa menawarkan strategi baru untuk mengurangi defisit," kata Tauhid dalam diskusi politik soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan di Jakarta, Minggu (17/11).

Skema pengelolaan jaminan sosial yang ditawarkan BPJS Kesehatan dari awal pembentukannya sudah salah. Menurutnya, penghitungan sistem pembiayaan fasilitas kesehatan yang diberikan BPJS Kesehatan dan iuran keanggotaan tidak dikalkulasi dengan baik.

Menurut Tauhid, BPJS Kesehatan masih akan mengalami defisit anggaran tanpa ada perbaikan sistem tata kelola meskipun iuran keanggotaan sudah dinaikan.

"Memang pada waktu awal didesain sistem BPJS Kesehatan itu kan biaya awal iuran lebih rendah dari pada biaya keekonomiannya. Itu sudah salah dari awal. Kalau kerangka pembiayaannya sudah didesain salah dan ini dipertahankan selama 4-5 tahun kan otomatis beban biaya yang dikeluarkan lebih besar dibanding pendapatan," jelasnya, Minggu (17/11).

Menurut Tauhid direksi BPJS Kesehatan harus lebih aktif dan inisiatif dalam mencari solusi dan strategi baru dan memperbaiki sistem pengelolaan.
Ada beberapa penyebab BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran yang meningkat setiap tahun, salah satunya terkait manajemen klaim fasilitas kesehatan yang belum terkontrol dengan baik dalam sistem.

Selain itu, sistem rujukan fasilitas kesehatan dan pembelian obat-obatan yang belum teratur menjadikan biaya medis bagi satu anggota BPJS Kesehatan bisa membengkak dari seharusnya.

"Defisit anggaran masih akan terjadi satu sampai dua tahun ke depan meski mungkin berkurang jadi memang yang harus diubah itu adalah pengelolaan dan skema penghitungannya," ujar Tauhid.
EDITOR: RENI ERINA

Kolom Komentar


Video

FRONT PAGE | CATATAN KAMI, Dr Ahmad Yani

Jumat, 07 Agustus 2020
Video

RMOL World View | Di Balik Ledakan Lebanon Bersama Duta Besar RI untuk Lebanon, Hajriyanto Y Thohari

Jumat, 07 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Sambut HUT Ke-75 RI, Prajurit TNI Di Papua Kerja Bakti Bersama Guru Dan Siswa
Nusantara

Sambut HUT Ke-75 RI, Prajuri..

11 Agustus 2020 05:37
Kesaksian Warga Saat Pabrik Biotanol Meledak Dan Terbakar
Nusantara

Kesaksian Warga Saat Pabrik ..

11 Agustus 2020 02:00
Utus 64 Kafilah, Kabupaten Pandeglang Target Tiga Besar MTQ XVII
Nusantara

Utus 64 Kafilah, Kabupaten P..

10 Agustus 2020 22:23
Jika Tidak Hadir Di Tengah Kesulitan Warga, Zita Anjani Khawatir Pemerintah Dianggap 'Antara Ada Dan Tiada'
Nusantara

Jika Tidak Hadir Di Tengah K..

10 Agustus 2020 22:13
Fasilitasi Belajar Daring, Kodim Sukoharjo Siapkan Jaringan Internet Gratis
Nusantara

Fasilitasi Belajar Daring, K..

10 Agustus 2020 22:01
Geruduk Gedung KPK, Massa Aksi Sebut Penegak Hukum Kalah Melawan Korupsi Di Pekanbaru
Nusantara

Geruduk Gedung KPK, Massa Ak..

10 Agustus 2020 20:54
Mirip Dengan Lebanon, Pabrik Bioetanol Di Mojokerto Meledak
Nusantara

Mirip Dengan Lebanon, Pabrik..

10 Agustus 2020 20:26
Bertambah 479 Orang, Positif Covid-19 Ibukota Tembus 26.193 Kasus
Nusantara

Bertambah 479 Orang, Positif..

10 Agustus 2020 19:24