Sistem parkir yang memakai mesin justru membuat Dinas Perhubungan Kota Bandung keteteran dalam memenuhi target setor parkir yang mencapai Rp 72 miliar pertahun. Capaian sekarang masih jauh dari angka yang ditargetkan tersebut.
“Baru mencapai Rp 8 miliar. Mesin (parkir) masih aktif semua, tapi target itu berat untuk kita," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, E.M Ricky Gustiadi seperti diberitakan
RMOL Jabar, Minggu (17/11).
Diakui Ricky, mesin parkir yang dulu dibangga-banggakan sebagai inovasi ternyata gagal mendongkrak pendapatan daerah. Dia menuding kesadaran masyarakat untuk lakukan e-payment menjadi biang keladinya.
"Kedua, ada penempatan mesin parkir yang tidak efektif dan kosong, contohnya di Jalan Tamansari," lanjutnya.
Tak hanya itu Ricky pun menilai instansi di bawah Dishub yang berwenang mengelola urusan parkir bekerja tidak optimal, sehingga dia memutuskan untuk mengubah status UPT (Unit Pelaksana Teknis) menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).
Terkait kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), disebut Ricky segera akan diperbaiki dengan diberikan pelatihan yang profesional, sekaligus pemberlakuan sanksi yang maksimal kepada pelanggar.
"Tentu saja nanti ada penegakan hukum, tahun depan nanti kalau ada yang parkir liar kita derek. Rp 500 ribu untuk roda empat, dan Rp 250 ribu untuk roda dua," terangnya.
Selain itu, mulai tahun depan Pemkot Bandung melalui Dishub akan membangun gedung-gedung parkir yang tersebar di lima belas lokasi.
"Contoh di Tegalega, bisa kita bangun gedung parkir, yah di lahan-lahan milik Pemkot saja. Insyaallah tercapai itu, Rp 30 hingga 40 miliar tercapai itu," tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Tidak selamanya modernisasi berbuah manis. Setidaknya hal itu terjadi di Kota Bandung yang gagal menerapkan sistem parkir menggunakan mesin. 
BERITA TERKAIT: