PWI Pusat Gelar Anugerah Kebudayaan Untuk Bupati Dan Walikota

Ini merupakan even kali kedua, setelah yang pertama 2016 pada HPN di Lombok. Sebagai pilar demokrasi ke-4, pers bertugas mendorong tidak hanya bidang politik dan ekonomi semata, tapi juga kebudayaan yang dicita-citakan sebagai landasan pembangunan.

Pendaftaran yang tadinya ditutup 15 November 2019, diperpanjang hingga 30 November 2019.  

"Untuk memberi waktu dan kesempatan pada bupati dan walikota ikut acara ini dengan persiapan yang matang," ujar Pelaksana Anugerah Kebudayaan PWI Pusat, Yusuf Susilo Hartono, Minggu, (10/11).

Dijelaskan Yusuf, tujuan  penghargaan ini  untuk memilih Bupati/Walikota yang pro kebudayaan dan melek media. Yang sepak terjangnya memberikan inspirasi dan edukasi tentang perlunya membangun kabupaten/kota berbasis kebudayaan yang berkemajuan, masyarakatnya berkarakter, melek media, dan bijak dalam memanfaatkan medsos.

"Bupati/Walikota yang pernah mendapatkan penghargaan di tahun 2016, antara lain Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Bupati Tegal Enthus Susmono (alm), Bupati  Purwakarta Dedy Mulyadi, Bupati Wakatobi Hugua, dan Walikota Sawahlunto Ali Yusuf, dan Walikota Bandung Ridwan Kamil," papar Yusuf Susilo.

Yusuf menambahkan, pendaftaran dapat dilakukan melalui email [email protected]. Dengan melampirkan proposal yang di dalamnya berisi empat aspek.

Pertama, aspek pemanfatan media massa dan media sosial, untuk wahana penguatan kebudayaan lokal, dan alat komunikasi lokal-nasional dan global. Kedua, aspek peraturan daerah tentang kebudayaan (cagar budaya, pelestarian tradisi dan adat istiadat, bahasa, kesenian, museum, festival, pariwisata, kuliner) dan bagaimana mengimplementasikan sebagai sarana pembinaan karakter, ekspresi kreatif,  mengukuhkan persatuan dalam keragaman, keadilan, dan kesejahteraan rakyat.

Ketiga, aspek inovasi, berupa kebijakan, program hingga implementasi, yang mengarus-utamakan kebudayaan, sehingga mampu merevolusi mental masyarakat setempat, dalam mencapai kelestarian lingkungan, kemajuan, kesejahteraan (ekonomi)  yang berkeadilan (hukum).

Sementara yang keempat, aspek pendukung pada aktualisasi nilai-nilai lokal yang berdaya nasional/global, berupa anggaran, event, sarana dan prasarana, SDM, dan publikasi yang berkelanjutan.

"Jika pada Anugerah Kebudayaan pertama memilih tujuh bupati/walikota, pada pelaksanaan  kedua ini, direncanakan sampai 10 bupati/walikota. Adapun, tim jurinya dari unsur wartawan senior kebudayaan, budayawan/akademisi, pengurus PWI Pusat, perwakilan Apkasi dan Apeksi,"  papar Yusuf.

Dikatakan Yusuf, para Bupati/Walikota terpilih, nantinya akan menerima trofi dan piagam Anugerah Kebudayaan PWI Pusat pada puncak perayaan Hari Pers Nasional di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 9 Februari 2020.

Dalam penyelenggaraan Anugerah Kebudayaan PWI Pusat yang kedua kalinya ini, PWI Pusat bekerja sama dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi ) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).