Tunjangan Jabatan Tinggi, Eselon III Dan IV Pantas Untuk Dihapus

Sabtu, 09 November 2019, 00:12 WIB
Laporan: Darmansyah

Ilustrasi ASN/Net

RMOL. Pengamat politik dan sosial kemasyarakatan, John Palinggi turut mengomentari wacana reformasi birokrasi yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi)

John mengatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah administratur dan pelayan masyarakat. Menurutnya, jika seorang ASN tidak bisa melayani masyarakat dengan baik maka tidak pantas menerima gaji.

"Bukan sebaliknya, pejabat ASN malah susah ditemui rakyat. Padahal, gedung dan fasilitas, bahkan gaji berasal dari uang rakyat," ujar John kepada wartawan di Jakarta, Jumat (8/11).

Menurutnya, reformasi berarti berubah ke arah yang lebih baik. Karena itu, reformasi birokrasi berarti membawa tatanan birokrasi ke arah yang lebih baik sehingga tercipta tata kerja yang baik, mempercepat layanan, efisiensi, dan pencapaian sasaran sesuai target yang diberikan.

"ASN harus terbuka melayani rakyat. Turun ke bawah menemui rakyat dan tidak susah untuk ditemui. Yang banyak terjadi di Indonesia, kalau sudah jadi pejabat susah menemui atau ditemui masyarakat," sindirnya.

Agar ASN kinerjanya efektif, John menyarankan agar eselon III dan IV dihapuskan sementara yang dipertahankan eselon I dan II.

"Jadi, cukup ada Eselon I dan II, sementara III dan IV dihapus saja. Karena tunjangan jabatan eselon tinggi. Juga fasilitas jabatan memakan uang negara yang tidak sedikit. Kalau terlalu banyak jenjang birokrasi, tantangannya pun semakin besar dan tidak bisa cepat melayani. Kalau eselon gemuk, memang tetap bekerja, tapi tidak bisa cepat," paparnya.

Pria yang menjabat sebagai Sekjen BISMA wadah kerukunan lintas agama ini mencontohkan, persoalan kemacetan  yang mungkin sudah mengemuka sejak 20 tahun lalu. Tapi sepertinya para pejabat tidak punya hati untuk menuntaskan masalah tersebut.

"Sementara rakyatnya sengsara di jalan, pejabatnya pakai voorijder supaya bisa cepat jalan. Tidak pantas begitu," kata John.

Penyusutan eselon, tambah John, semata untuk efektifitas kerja serta menegaskan kembali bahwa jalur pelayanan ke masyarakat dipersingkat.

"Jangan banyak orang menikmati jabatan, tapi tidak bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, malah mempersulit," pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Ini Suasana Polrestabes Medan Pasca Ledakan

Rabu, 13 November 2019
Video

Sebelum Angkat Ahok, Baiknya Erick Thohir Konsultasi Kasus Sumber Waras Ke KPK

Rabu, 13 November 2019
Video

Ahok Mau Jadi Petinggi BUMN, Ini Gaya Marah-marahnya

Rabu, 13 November 2019