Pendukung Jokowi Minta Blok Migas Tak Dikelola Plt Gubernur Aceh

Ketua Jaman Aceh, Safaruddin/Ist

Keinginan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah untuk mengelola sendiri bekas lapangan migas Exxon Mobil di Aceh Utara mendapat penolakan dari pendukung Presiden Jokowi yang mengatasnamakan Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) Provinsi Aceh.

"Jaman meminta, Pemerintah Pusat mengabaikan permintaan tersebut dan tetap mendukung pengelolaan Blok B di Aceh Utara melalui BUMN Pertamina,” tegas Ketua Jaman Aceh, Safaruddin kepada Kantor Berita Politik RMOL di Banda Aceh (7/11).

Safaruddin menjelaskan, sebagai bentuk dukungannya, pihaknya telah mengirim surat kepada Kementerian ESDM di Jakarta. Dia mengkahwatirkan jika Blok migas tersebut di kelola oleh Pemerintah Aceh tidak akan berjalan baik.

Hal itu terlihat pada pengelolaan KPK Arun yang sudah ditetapkan pemerintah pusat sejak dua tahun lalu untuk mengenjot ekonomi di Aceh. Namun hingga kini belum berdampak signifikan.

“Tak akan sebanding dengan Pertamina yang sudah profesional dalam pengelolaan migas, sementara Pemerintah Aceh jangankan untuk mengelola Blok Migas, membangun kawasan industri yang sudah lengkap fasilitasnya seperti KEK Arun saja tidak mampu," paparnya.

Selain itu, Safaruddin juga meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan arahan kepada Pemerintah Aceh terkait dengan stabilitas iklim investasi dengan memberikan kepastian hukum bagi investor di Aceh.

“Karena komentar Plt Gubernur Aceh di media massa beberapa waktu lalu yang akan mengambil alih pengelolaan blok migas berdampak negatif bagi iklim investasi di Aceh,” bebernya.

Safaruddin menjelaskan, awalnya Pemerintah Aceh telah menandatangani surat persetujuan pengelolaan Blok Migas tersebut kepada Pertamina yang telah mengajukan proposal sejak tahun 2016 melalui Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), namun satu bulan kemudian Plt Gubernur Aceh menyurati Kementerian ESDM untuk mengambil alih Blok Migas.

Dia juga menyayangkan sikap Plt Gubernur Aceh karena berkomunikasi dahulu dengan BPMA sebelum meminta pengelolaan tersebut.

“Kami juga meminta kepada pemerintah pusat agar dalam pengelolaan Blok Migas ini nantinya dapat dialokasi dua persen untuk pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat Aceh, karena saat ini masih banyak yang tinggal di rumah tidak layak huni, apalagi Aceh menurut BPS adalah provinsi termiskin di Pulau Sumatera," tutupnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO
Tag:

Kolom Komentar


Video

Ini kronologi Dua Mobil PCR untuk Surabaya Diserobot Pemprov Jatim

Jumat, 29 Mei 2020
Video

Perahu KN 3 SAUDARA Terhempas Ombak, 1 Orang Nelayan MD

Jumat, 29 Mei 2020

Artikel Lainnya

Tinjau Check Point PSBB, Ariza Sebut Masyarakat Bisa Bekerja Sama Dengan Baik
Nusantara

Tinjau Check Point PSBB, Ari..

01 Juni 2020 17:25
Tito: Pilkada Akan Tetap Jalan Dengan Protokol Kesehatan, Kampanye Bisa Lewat Medsos
Nusantara

Tito: Pilkada Akan Tetap Jal..

01 Juni 2020 16:45
Jenderal Andika Perkasa Bekali Helm Pengukur Suhu Tubuh Untuk Tenaga Medis
Nusantara

Jenderal Andika Perkasa Beka..

01 Juni 2020 16:24
Formulasi New Normal Masih Dirancang, Walikota Palembang Pastikan Warga Bisa Tetap Produktif Dan Aman
Nusantara

Formulasi New Normal Masih D..

01 Juni 2020 15:59
Puluhan Mall Di Kota Bandung Siap Jalani New Normal
Nusantara

Puluhan Mall Di Kota Bandung..

01 Juni 2020 15:47
Lawan Corona Dengan Paradigma Perang, Tito: Agar Masyarakat Bisa Berpikir Antisipasif Dan Tidak Meremehkan
Nusantara

Lawan Corona Dengan Paradigm..

01 Juni 2020 15:43
Jelang New Normal, Wakil Walikota Palembang Meminta Warga Tetap Gotong Royong Jaga Lingkungan
Nusantara

Jelang New Normal, Wakil Wal..

01 Juni 2020 15:07
LaNyalla Akan Berkoordinasi Dengan Pemkab Banyuwangi Guna Perbaikan Pelabuhan Muncar
Nusantara

LaNyalla Akan Berkoordinasi ..

01 Juni 2020 13:49