Direktur Sabang Merauke Institute Abdullah Rasyid menilai bahwa kasus yang terus terjadi ini merupakan peringatan kepada warga Kota Medan untuk berhati-hati dalam memilih pemimpin.
“Ini
warning bagi kita agar lebih hati-hati,†ujarnya seperti dikutip dari
RMOL Sumut, Rabu (16/10).
Di balik keprihatinan itu, Rasyid menilai penangkapan Eldin bisa ditafsirkan lain dari sisi politik. Sebab, penangkapan dilakukan KPK jelang Pilkada Medan 2020.
Menurut politisi Demokrat itu, tidak menutup kemungkinan bahwa publik akan bertanya-tanya mengenai tujuan lain di balik OTT KPK tersebut. Publik bisa saja menilai penangkapan itu bagian dari skenario memuluskan calon tertentu.
“Rumor bisa berkembang bahwa ini bagian skenario mencegah incumben maju kembali, karena ada calon yang diatur untuk menjadi walikota Medan. Tapi kita berharap semoga itu tidak benar,†pungkasnya.
Eldin merupakan walikota Medan ketiga yang secara beruntun dicokok KPK. Sebelum menjabat walikota, Eldin pernah menjadi pelaksana tugas (Plt) walikota menggantikan Rahudman Harahap, yang saat itu tersandung kasus korupsi.
Eldin harus berurusan dengan KPK usai tersangkut OTT bersama dengan enam orang lainnya. Diduga, OTT berkait dengan praktik setoran dari sejumlah dinas.
Selain walikota, KPK menangkap kepala Dinas Pekerjaan Umum, protokoler, pihak swasta hingga ajudan walikota.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Penangkapan Walikota Medan, Dzulmi Eldin membuat prihatin banyak pihak. Pasalnya, Eldin merupakan walikota Medan ketiga yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. 
