Dua Daerah Di Maluku Perpanjang Status Tanggap Darurat Pascagempa

Perpanjangan tersebut disebabkan kondisi para penyintas masih membutuhkan penanganan darurat pascagempa berkekuatan 6,5 Skala Richter (SR) di Maluku pada 26 September 2019 lalu.

Melihat kondisi lapangan, kebutuhan pengungsi di antaranya kebutuhan dasar, sanitasi, fasilitas air bersih  MCK portabel, petugas dan dapur umum, petugas medis, dapur darurat dan upaya psikososial.

Sementara itu, Kepala BNPB Doni Monardo menyampaikan bahwa penanganan seoptimal mungkin terhadap para penyintas.

"Pemerintah dan Pemda telah hadir di tengah-tengah warga terdampak," ujar Doni saat berada di Maluku, Rabu (9/10).

Doni juga menegaskan bahwa penanganan penyintas harus menjadi prioritas, penyaluran logistik harus tepat sasaran.

Sampai saat ini (Kamis, 10/10), BNPB terus melakukan pendampingan kepada Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Malteng, SBB dan Pemerintah Kota Ambon. Di samping, BNPB memastikan pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi perhatian utama, pendampingan psikososial juga penting untuk dilakukan.

Terkait dengan psikososial, beragam aktivitas yang diberikan seperti menyanyikan lagu "Siaga Bencana Gempa" dan yel-yel menjadi media untuk membangun ketangguhan kepada pengungsi. Edukasi tentang ancaman bencana yang ada di Indonesia juga terus dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat Maluku.

Doni Monardo menggarahkan untuk kegiatan penanggulangan bencana harus ditangani seoptimal mungkin, penanganan penyintas harus menjadi prioritas, penyaluran logistik harus tepat sasaran serta kerja sama antar instansi juga harus ditingkatkan untuk menangkal berita hoaks yang dapat menyebabkan kepanikan.

Data BPBD Provinsi Maluku per 9 Oktober 2019 sebanyak 39 jiwa meninggal, 1.578 luka-luka dan 170.900 jiwa mengungsi dari tiga daerah yang terdampak, antara lain Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat.

Dampak kerusakan ada sebanyak 6.355 unit total rumah rusak yang terdiri dari 1.273 unit rusak berat, 1.837 unit rusak sedang dan 3.245  unit rusak ringan disertai dengan 512 fasilitas umum dan sosial.

Saat kunjungan ke wilayah terdampak, Doni menyampaikan arahan terkait persiapan pemulihan pascagempa. Untuk rumah rusak akan dibantu oleh pemerintah. Stimulan untuk rumah rusak berat sebesar Rp 50 juta, rusak sedang Rp 25 juta, rusak ringan Rp 10 juta. Kondisi rumah rusak harus diverifikasi oleh tim kabupaten dan kota serta diverifikasi oleh tim provinsi dan Kementerian PUPR.

Selain itu, rumah atau bangunan yang berisiko tinggi terjadi bencana harus direlokasi ke wilayah yang lebih aman karena hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Spesifikasi rumah seperti ukuran, tipe, bahan, serta siapa yang berhak mendapatkan, dibentuk tim bersama Kemen PUPR.

Selanjutnya, pemerintah menetapkan untuk rumah pada daerah bencana harus dibuat dengan model rumah bakancing (berkancing). Rumah model ini merupakan bentuk kearifan masyakarat setempat, dulu mereka menjadikan rumah tersebut sebagai bangunan pertahanan menghadapi gempa bumi. Dinding rumah ini terbuat dari anyaman bambu yang dilapisi semen. Bahan untuk pembangunan rumah didominasi bahan kayu.