Defisit Keuangan Parah, PDAM Lebong Tunggak Gaji Karyawan Sejak Agustus 2018

Hal ini terungkap saat salah satu Pegawai PDAM TTE Lebong, Pirman Sakti, membeberkannya dalam rapat koordinasi (rakor) tentang Air Bersih di gedung Graha Bina Praja, Senin (7/10) siang.

"Jujur pak, terakhir dibayarkan (gaji, red) Agustus 2018. Belum ada kejelasan sampai sekarang. Apakah harus nunggu kucing bertanduk?" ketusnya, seperti dilansir Kantor Berita RMOLBengkulu.

"Bayangkan kami bekerja tiap hari tapi hak kami tidak diberikan. Padahal biaya makan minum dan sekolah anak mengandalkan gaji tersebut," lanjutnya.

Dihubungi terpisah, Kabag Keuangan PDAM TTE Lebong, Yuherlina menjelaskan tiap bulan pihaknya hanya mampu menghasilkan Rp 140 juta dari pengelolaan air. Sementara pengeluaran tiap bulan berkisar Rp 200 juta.

Baik itu untuk manajemen PDAM hingga kebutuhan gaji karyawan. Artinya, setiap bulan PDAM Lebong tekor Rp 60 juta. "Kami harus mencari ke mana kekurangan itu," keluh dia.

Wakil Bupati Lebong, Wawan Fernandez menyesalkan hal tersebut. Padahal, selama ini sudah dilakukan mediasi dengan pihak perusahaan PDAM untuk mencari solusi.

"Ini bukan pertama kali terjadi. Kalau memang begini lagi. Saya sarankan PDAM ini dikelola langsung bagian ekonomi,” jelasnya.

Sebagai solusi, dia menyarankan, untuk penambahan water mater agar menjadi tambahan pemasukan bagi PDAM.

"Saya sarankan ke depan agar dibuat rencana kegiatan anggaran untuk PDAM. Sehingga kegiatannya jelas," tambah Wawan.

"Tentunya hal ini perlu dipertanyakan, apakah karena pengelola yang salah atau manajemen yang memang tidak terkelola dengan baik. Bagaimana bisa karyawan hingga saat ini belum mendapatkan gaji? Ini kan sangat lucu. Jangankan menyumbangkan PAD kepada pemerintah, untuk hak karyawannya saja pihak PDAM tidak dapat memberikan,” demikian Wawan.

Untuk diketahui, rapat dipimpin langsung Wabup Lebong, Wawan Fernandez didampingi Asisten III Setda, Dalmuji Suranto, Kabag Ekonomi Setda, Gusrinedi, perwakilan OPD terkait, serta seluruh jajaran PDAM Lebong.