PAN Usul Pajak Hiburan DKI Naik, Pengamat: Risikonya Tinggi

Ilustrasi pajak/Net

Menaikkan tarif pajak hiburan menjadi salah satu cara memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta. Setidaknya pandangan tersebut disampaikan fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPRD DKI Jakarta.

Namun demikian, pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation (CITA), Yustinus Prastowo justru mengungkap hal sebaliknya. Menurutnya, meningkatkan tarif pajak akan berisiko tinggi.

"Menaikkan pajak itu belum tentu menjadi cara yang baik. Tergantung tujuannya dulu, kalau tujuannya meningkatkan PAD, lebih bagus memperkuat pelunasan pajaknya," jelas Yustinus dalam keterangannya, Senin (7/10).

Yustinus menyarankan, lebih baik Pemprov DKI menyisir tempat hiburan mana yang belum menjadi wajib pajak.

"Lalu meningkatkan pengawasan, perluasan basis pajak, perbaikan administrasi, sehingga tidak menimbulkan distorsi atau kebocoran," paparnya.

Yustinus menjelaskan bukan sesuatu yang menguntungkan jika menaikkan tarif pajak dalam situasi seperti ini. Sebab kalau menaikkan tarif, lalu para objek pajak ini tidak kompetitif dengan daerah lain, maka mereka akan meninggalkan Jakarta.

Hal tersebut dikarenakan penghasilan mereka yang menurun dan akan mencari lokasi hiburan baru di daerah penyangga.

"Kalau begitu jadi nanti masyarakat mau cari hiburan malah ke bekasi, Tangerang, Depok karena kita juga mesti memperhitungkan harmoni dan sinkronisasi dengan pemda lain," tandasnya.

Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2015, besaraan pajak yang dikenakan terhadap usaha hiburan malam seperti karaoke dan diskotek sebesar 25 persen.

Menurut Fraksi PAN agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, besaran pajak hiburan malam sebesar 25% tersebut perlu dinaikkan hingga 40% .
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Ini kronologi Dua Mobil PCR untuk Surabaya Diserobot Pemprov Jatim

Jumat, 29 Mei 2020
Video

Perahu KN 3 SAUDARA Terhempas Ombak, 1 Orang Nelayan MD

Jumat, 29 Mei 2020
Video

NOORCA M. MASSARDI: Ketika Lebaran

Rabu, 03 Juni 2020

Artikel Lainnya

Terapkan New Normal, Pemerintah Harus Pastikan Pasar Tradisional Penuhi Protokol Kesehatan
Nusantara

Terapkan New Normal, Pemerin..

06 Juni 2020 11:13
Pesawat TNI AU Distribusikan Bantuan APD Dan Ventilator Ke Provinsi Kalimantan Selatan
Nusantara

Pesawat TNI AU Distribusikan..

06 Juni 2020 09:05
Luhut: Bank Dunia Apresiasi Cara Indonesia Kelola Anggaran Penanganan Covid-19
Nusantara

Luhut: Bank Dunia Apresiasi ..

06 Juni 2020 08:07
Dukungan BUMN Untuk Indonesia: Lanud Husein Sastranegara Terima Bantuan Mobil Jenazah Dari BRI Bandung
Nusantara

Dukungan BUMN Untuk Indonesi..

06 Juni 2020 07:26
Anies Perbolehkan Shalat Di Masjid, PBNU: Ini Menggembirakan
Nusantara

Anies Perbolehkan Shalat Di ..

06 Juni 2020 00:41
Kementan: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Di Dharmasraya Capai 500 Hektare
Nusantara

Kementan: Rehabilitasi Jarin..

05 Juni 2020 23:54
Dua Lokasi Perhari, BIN Sudah Gelar Rapid Test Di 13 Titik Di Surabaya
Nusantara

Dua Lokasi Perhari, BIN Suda..

05 Juni 2020 22:24
Jelang New Normal, Gubernur Khofifah Tinjau Pasar Tangguh Dan Kampung Tangguh Di Kabupaten Gresik
Nusantara

Jelang New Normal, Gubernur ..

05 Juni 2020 18:23