Ribuan Mahasiswa Se Indonesia Tolak UU KPK, Kader PMII Malah Demo Dukung Revisi

Foto:RMOL

Saat ribuan mahasiswa di berbagai daerah melakukan aksi demonstrasi menolak revisi UU KPK, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) justru mendukukung revisi UU yang telah disahkan oleh DPR itu.

Puluhan mahasiswa dari PMII menggelar aksi demo di depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Senin petang (23/9).

Mereka membakar ban dan meneriakkan tuntutan agar KPK harus dibakar karena telah bersikap politis. Bahkan, dalam aksinya mereka juga menyebut bahwa KPK anti kritik.

"Kalau ada yang demo di depan KPK kenapa dikira pro koruptor? Itu citra yang mereka bangun selama ini," teriak sang orator dari atas mobil komando.

Mahasiswa dari PMII ini membentangkan spanduk yang menjadi tuntutan aksinya yakni, "Mendukung pengesahan hasil revisi UU KPK oleh DPR" dan "Meminta KPK untuk tidak menjadi alat politik oknum dan kelompok tertentu".

Massa juga meluapkan kekecewaannya kepada Komisoner KPK dengan mendesak Ketua KPK Agus Rahardjo dan dua wakilnya Saut Sitomorang dan Alexander Marwata untuk mundur.

"Bakar, bakar, bakar KPK, bakar KPK sekarang juga," teriak massa sambil membakar ban bekas di halaman gedung.

Tidak selang berapa lama, puluhan massa PMII ini melempari gedung KPK dengan air putih kemasan dan telur ayam.

"KPK telah mempolitisir sahabat-sahabat. KPK yang katanya lembaga yang paling independen tetapi tidak merepresentasikan sahabat-sahabat," teriak sang orator dari atas mobil komando.

Saat bersamaan, ribuan mahasiswa di berbagai daerah tengah melakukan aksi menolak sejumlah RUU yang dianggap bermasalah. Seperti revisi UU KPK yang sudah disahkan, RUU KUHP, RUU PKS dan sejumlah RUU bermasalah lainnya.

Aksi digelar di depan Gedung DPR, Jakarta, Bandung, Yogjakarta, Malang, Semarang, Gorontalo, Lampung dan lain-lain.

Terkait aksi mahasiswa yang terbelah ini, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Adi Prayitno menilai wajar.

"Kalau PMII demonya bela eks Menpora (Imam Nahrawi) yang dianggap politis dan kriminalisasi. Makanya setuju revisi UU KPK," kata Adi kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu.

Dia menilai wajar pro dan kontra terkait revisi UU ini. Sebab, banyak kalangan terutama para aktivis berbeda pandangan soal revisi UU KPK.

"Intinya soal KPK, publik terbelah. Aktivis juga terbelah," demikian Adi.

Kolom Komentar


Video

Negara yang Ditakuti Yahudi di Timur Tengah Cuman Dua, Iran dan Turki

Rabu, 16 September 2020
Video

Orang Yahudi Bikin Terowongan untuk Beribadah di Bawah Masjid Al-Aqsa

Rabu, 16 September 2020

Artikel Lainnya

Tingkatkan Pemahaman Penanganan Tanggap Darurat, PMI Cirebon Beri Pelatihan Bagi Masyarakat
Nusantara

Tingkatkan Pemahaman Penanga..

18 September 2020 21:54
Tidak Patut Dicontoh, Oknum Anggota FKDM Paksa Makan Di Tempat  Secara Arogan
Nusantara

Tidak Patut Dicontoh, Oknum ..

18 September 2020 20:37
Berkas Lengkap, Hendi-Ita Siap Lawan Kotak Kosong Di Pilwakot Semarang
Nusantara

Berkas Lengkap, Hendi-Ita Si..

18 September 2020 19:40
Cegah Klaster Perkantoran, Perusahaan Diminta Laporkan Kasus Positif Covid-19 Di Lingkungan Kerja
Nusantara

Cegah Klaster Perkantoran, P..

18 September 2020 19:20
Pemerintah Sudah Siapkan Teknis Pemindahan Dana Taperum PNS, Tapera 2021 Siap Beroperasi
Nusantara

Pemerintah Sudah Siapkan Tek..

18 September 2020 19:02
Dari 'Warga Miskin Amerika' Hingga Jadi Istri Gubernur, Kunci Atalia Kamil: Bersyukur
Nusantara

Dari 'Warga Miskin Amerika' ..

18 September 2020 16:11
Bareng Deddy Corbuzier Dan Ryan D'Masiv, MRT Jakarta Sosialisasi Gerakan Peduli 3M
Nusantara

Bareng Deddy Corbuzier Dan R..

18 September 2020 15:27
Konferensi Besar GP Ansor Di Sulut Dibuka Presiden, Gubernur Olly Sampaikan Pentingnya Kerukunan Dan Sinergisitas
Nusantara

Konferensi Besar GP Ansor Di..

18 September 2020 15:25