Karhutla Tak Kunjung Diatasi, Warga Kalbar Gugat Negara

Karhutla di Kalimantan telah berlangsung belasan tahun/Net

Kesal dengan sikap pemerintah yang seolah tak punya cara untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang selalu terjadi setiap tahun, ratusan warga Kalimantan Barat akhirnya melakukan gugatan perdata. Sekitar 500-an warga Kalbar akan melakukan gugatan perdata kepada Negara dan Perusahaan Pembakar Lahan.

Diwakili oleh 12 orang, ratusan penggugat tersebut telah memberikan Surat Kuasa kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Muhammadiyah Pontianak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, Jumat (20/9).

Menurut Beni Sulastiyo, salah satu wakil penggugat, upaya gugatan tersebut akan dilakukan dalam dua bentuk. Yaitu class action untuk menggugat pembakar lahan, serta citizen lawsuit untuk menggugat negara karena telah gagal melindungi masyarakat Kalbar dari ulah korporasi pembakar lahan.

Surat kuasa gugatan yang disampaikan kepada LBH UMP itu diterima langsung oleh Direktur LBH UMP, Denie Amiruddin. Penyerahan surat kuasa dari para penggugat ini adalah tindak lanjut dari pertemuan antara sekelompok warga Kalbar yang resah dengan persoalan pembakaran lahan di LBH UMP pada Rabu (18/9) lalu.

Kedatangan mereka saat itu bertujuan untuk berkonsultasi tentang rencana mereka untuk menggugat para pihak yang disinyalir telah melakukan perbuatan melawan hukum.

"Dalam pertemuan tersebut, warga juga menanyakan kesediaan LBH UMP untuk mewakili mereka dalam melakukan gugatan hukum. Dan saat itu kami menyatakan bersedia," Denie Amiruddin, dilansir RMOLKalbar.

Menurut Denie, rencana gugatan yang dilakukan masyarakat ini adalah sebuah kemajuan besar dalam dunia hukum di Kalimantan Barat. Persoalan karhutla dan pencemaran udara karena asap ini telah terjadi belasan tahun lamanya di Kalbar, namun hingga saat ini belum ada satupun masyarakat Kalbar yang melakukan gugatan.

"Padahal dalam Undang-undang kita, masyarakat memiliki hak untuk melakukan gugatan kepada siapapun jika merasa dirugikan, termasuk mengajukan gugatan kepada negara," imbuh Denie.

Sementara itu, Beni Sulastiyo menjelaskan bahwa setelah ini pihaknya akan membentuk tim kecil untuk membantu LBH UMP mempersiapkan materi gugatan.

"Mudah-mudahan dalam 3-4 hari ke depan, bahan-bahan materi gugatan yang akan kami ajukan sudah bisa kami serahkan ke LBH UMP, agar bisa  disusun sebagai kelengkapan pendafataran gugatan ke pengadilan," pungkasnya.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Walau Kasus Aktif Sudah Turun, Ketua DPRD DKI Tetap Minta Warga Tidak Keluyuran
Nusantara

Walau Kasus Aktif Sudah Turu..

26 Oktober 2020 12:49
Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi, Seorang Siswa SD Akan Lelang Koleksi Ikan Cupangnya
Nusantara

Bantu Masyarakat Terdampak P..

26 Oktober 2020 12:31
KSPI: Jika Jokowi Teken UU Ciptaker, Siap-siap Hadapi Protes Besar-besaran
Nusantara

KSPI: Jika Jokowi Teken UU C..

26 Oktober 2020 12:23
Jokowi Minta UMKM Terus Bekerja Keras Dimasa Pandemi Covid-19
Nusantara

Jokowi Minta UMKM Terus Beke..

26 Oktober 2020 11:50
Anies Kunjungi Polda Metro Jaya Bahas Pelajar Yang Ditangkap Saat Demo
Nusantara

Anies Kunjungi Polda Metro J..

26 Oktober 2020 11:43
Hindari Antrean Dan Tertinggal Kereta, Pelanggan KAI Diimbau Lakukan Rapid Test H-1 Keberangkatan
Nusantara

Hindari Antrean Dan Tertingg..

26 Oktober 2020 10:59
Jokowi Lantik 12 Duta Besar, Ini Daftar Namanya
Nusantara

Jokowi Lantik 12 Duta Besar,..

26 Oktober 2020 10:24
Menuju Jakarta Langit Biru, DLH DKI Gelar Uji Emisi Gratis 2 Kali Seminggu
Nusantara

Menuju Jakarta Langit Biru, ..

26 Oktober 2020 08:27